Jakarta: Perguruan tinggi memiliki peran strategis meningkatkan daya saing Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan riset. Namun, menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta penelitian berdampak bagi pembangunan masih sulit dilakukan.
Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Katiman, meminta perguruan tinggi tidak hanya berperan mencetak lulusan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan talenta dan motor penggerak inovasi.
“Kita harus menciptakan pergeseran yang fundamental, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga kebutuhan untuk berusaha,” ujar Katiman dalam dialog bertajuk Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak, Jakarta, dikutip Jumat, 20 November 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada lulusan universitas mencapai 5,39 persen pada 2025. Angka ini menunjukkan pendidikan tinggi belum sepenuhnya menjamin lulusan terserap di pasar kerja.
Tantangan serupa terlihat dalam pengembangan riset nasional. Publikasi Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat belanja riset nasional pada 2024 mencapai Rp 50,27 triliun atau setara 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Dari total belanja tersebut, perguruan tinggi menyumbang 71,02 persen, sedangkan badan usaha atau industri hanya berkontribusi 14,96 persen. Komposisi ini menunjukkan perlunya memperkuat keterlibatan sektor industri agar hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi ilmiah.
Sementara itu, Katadata Insight Center (KIC) memaparkan hasil penelitian mengenai tiga aspek penguatan pendidikan tinggi, yakni kerja sama pendidikan internasional (joint degree), riset kolaboratif (joint research), dan pemberdayaan alumni. Riset dilaksanakan pada Juni–September 2026 dengan melibatkan total 2.239 responden.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan potensi kerja sama pendidikan internasional tersedia di berbagai institusi. Sebanyak 93,5 persen responden menyatakan institusinya memiliki atau pernah terlibat dalam kerja sama internasional.
Mayoritas responden juga menilai program joint degree dapat meningkatkan reputasi institusi sekaligus memperkuat daya saing global. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala.
Tingginya biaya yang harus ditanggung mahasiswa, kesenjangan kualitas antarinstitusi, serta rendahnya minat mahasiswa menjadi beberapa faktor yang menghambat implementasi program tersebut.
Director for Internationalization of Education Universitas Indonesia, Fadhilah Muslim, menjelaskan internasionalisasi pendidikan tidak semata-mata diukur dari jumlah mahasiswa yang belajar ke luar negeri atau banyak nota kesepahaman yang dimiliki perguruan tinggi.
Kerja sama internasional perlu diarahkan untuk membentuk lulusan yang memiliki daya saing global dan kemampuan berpikir kritis. UI telah menjalankan program double degree dan joint degree sejak 2000.
Fadhilah menekankan kesetaraan capaian pembelajaran sebagai dasar kerja sama, bukan sekadar kesamaan nama mata kuliah. “Kami pastikan minimal 50 persen capaian pembelajaran di UI sama dengan di mitra,” kata Fadhilah.
Fadhilah menyebut penguatan kerja sama internasional juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas institusi secara menyeluruh, bukan hanya membuka kesempatan pendidikan bagi mahasiswa. Dengan begitu, pertukaran pengetahuan dan pengalaman akademik dapat memperluas kapasitas dosen, peneliti, maupun mahasiswa.
Selain pendidikan internasional, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan riset kolaboratif. Hanya 44,6 persen responden yang menilai kapasitas riset institusinya kuat atau sangat kuat.
Sementara itu, hampir separuh responden mengandalkan pendanaan mandiri untuk penelitian. Keterbatasan fasilitas dan akses data, kapasitas serta regenerasi peneliti, persoalan pendanaan, hingga kompleksitas administrasi menjadi sejumlah hambatan yang dihadapi.
Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri juga belum sepenuhnya berjalan optimal. Karena itu, keterlibatan calon pengguna hasil penelitian sejak tahap awal menjadi penting.
Langkah ini diperlukan agar riset yang dikembangkan tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan industri dan persoalan masyarakat.
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Agus Haryono, mengatakan kontribusi anggaran riset dari sektor swasta di Indonesia relatif kecil daripada pemerintah. Dengan belanja riset nasional yang baru mencapai 0,23 persen dari PDB, BRIN berupaya memprioritaskan penelitian yang memiliki potensi pemanfaatan tinggi.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus fokus agar bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, baik industri maupun pembuat kebijakan,” ujar Agus.
BRIN telah meluncurkan Rumah Inovasi Indonesia yang menyediakan 19 layanan untuk memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan industri. Keterlibatan industri menjadi aspek penting dalam membangun ekosistem riset yang produktif.
Menurut Agus, kerja sama tidak cukup hanya diwujudkan melalui kesepakatan formal, tetapi perlu mencakup identifikasi kebutuhan, pelaksanaan penelitian bersama, hingga pemanfaatan hasil inovasi.
Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Larso mengingatkan Indonesia perlu mempercepat penguatan kualitas SDM seiring proyeksi berakhirnya bonus demografi pada 2038. Tahun ini, LPDP mengarahkan penerima beasiswa untuk mendukung kebutuhan delapan industri strategis.
“Pengembangan talenta perlu didasarkan pada kebutuhan yang terukur, termasuk kebutuhan tenaga peneliti dan lulusan doktoral,” kata Dwi.
Dia juga menekankan pentingnya membangun mentalitas kewirausahaan agar pengembangan SDM tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, tetapi turut mendorong lahirnya pelaku usaha dan inovasi baru.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan