Kemendikbud Evaluasi Sekolah yang Tak Terapkan PPK
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Foto: Medcom.id/Citra Larasati.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mengevaluasi dan menyisir sekolah-sekolah yang tidak optimal menjalankan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Mendikbud, Muhadjir Effendy mengatakan solusi untuk mencegah anak didik terpapar radikalisme adalah melalui penerapan program PPK.  Namun diakui Muhadjir, belum semua sekolah menerapkan PPK secara optimal.


Untuk itu, Muhadjir akan mengevaluasi sekolah-sekolah, khususnya yang belum menerapkan PPK dengan optimal tersebut.  "Termasuk sekolah yang upacara benderanya masih dua minggu sekali, lagu Indonesia Raya belum tiga stanza, yang mungkin tidak terprinsip, tapi bisa juga ada mata pelajaran tertentu yang tidak diberikan. Kami akan data semuanya," tegas Muhadjir di Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Menurut Muhadjir, Kemendikbud telah mengatur hubungan antara sekolah dan keluarga. Misalnya ketika nanti guru sudah masuk lima hari seminggu, 8 jam sehari di sekolah, maka jika murid sudah pulang, sekolah tetap harus bertanggung jawab sampai anak di tangan orangtua.

"Karena sekolah lima hari, maka Sabtu itu bisa dipakai untuk konsultasi antara keluarga dan sekolah," jelas Muhadjir.

Dengan sistem rapor ganda yang diterapkan di sekolah pun, kata Muhadjir, harus mendorong guru lebih peka dalam mengawasi siswa.  "Ada rapor ganda. Kegiatan anak di dalam dan luar sekolah harus direkam guru," tegas Muhadjir.

Secara konseptual, kata Muhadjir, program PPK efektif untuk menangkal penyimpangan praktik ajaran, baik yang bersumber dari dalam sekolah atau luar sekolah. "Terutama luar sekolah," tutup Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.


 



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id