Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud, Harris Iskandar mengatakan, penurunan angka buta aksara ini merupakan salah satu hasil kinerja pemerintah dalam menjalankan beragam program dan kegiatan penuntasan buta aksara. Di antaranya adalah memperkuat program pendidikan keaksaraan dengan budaya, keterampilan dan bahasa.
“Kami melaksanakan program keaksaraan dalam dua tingkatan, yaitu keaksaraan dasar bagi warga yang masih buta aksara, dan keaksaraan lanjutan bagi yang telah menyelesaikan program keaksaraan dasar,” kata Harris saat Jumpa Pers Persiapan Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-54 di Gedung E Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2019.
Ia menjelaskan, penuntasan buta aksara sudah menjadi salah satu fokus program pemerintah sejak awal kemerdekaan 1945. Jumlah buta aksara pada tahun 1945 tersebut mencapai 97 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia kala itu.
Namun semenjak 2015 lalu jumlah penduduk buta aksara berkurang drastis menjadi 3,4 persen atau sebanyak 5,6 juta jiwa saja.
Disamping itu, Kemendikbud juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi setiap daerah terutama di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). program yang dilaksanakan seperti program keaksaraan dasar padat aksara, program keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/khusus, program keaksaraan usaha mandiri, dan program multikeaksaraan.
Kemendikbud juga melakukan pemberantasan buta aksara dengan sistem klaster. Dengan memusatkan program di daerah-daerah padat buta aksara. “Papua (22,88 persen), Sulawesi Selatan (4,63 persen), Sulawesi Barat (4,64 persen), Nusa Tenggara Barat (7,51 persen), Nusa Tenggara Timur (5,24) persen, dan Kalimantan Barat (4,21 persen),” jelasnya.
Kemendikbud juga melaksanakan program paska buta aksara. Program tersebut di antaranya pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan pendidikan multikeaksaraan. KUM berorientasi pada pemeliharaan keberaksaraan dengan fokus keterampilan usaha mandiri.
“Multikeaksaraan berorientasi pada pemerliharaan keberaksaraan dengan fokus pada lima tema pemberdayaan masyarakat, yakni profesi atau pekerjaan, pengembangan seni budaya, sosial politik dan kebangsaan, kesehatan dan olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi,” tuturnya.
Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memberantas buta aksara memperoleh penghargaan dari UNESCO pada tahun 2012, yakni King Sejong Literacy Prize. Selain itu, sejak akhir 2018, pemerintah Indonesia dipilih sebagai Komite Pengarah Aliansi Global Literasi (Global Alliance for Literacy) UNESCO atas keberhasilan Indonesia memberantas buta aksara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
