Rektor UB, Nuhfil Hanani (kanan) saat menerima penghargaan dari Wapres, Ma'ruf Amin (tengah). Foto:  UB/Humas
Rektor UB, Nuhfil Hanani (kanan) saat menerima penghargaan dari Wapres, Ma'ruf Amin (tengah). Foto: UB/Humas

UB Naik Peringkat Jadi Badan Publik 'Informatif'

Pendidikan Pendidikan Tinggi
Daviq Umar Al Faruq • 21 November 2019 18:38
Malang: Universitas Brawijaya (UB) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP), Kamis 21 November 2019. Tahun ini UB mengalami peningkatan dalam layanan informasi publik dari Badan Publik 'Menuju Informatif' menjadi 'Informatif'
 
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden, Ma'ruf Amin kepada Rektor UB, Nuhfil Hanani. Nuhfil menyambut gembira penghargaan tersebut. Dia mengaku seluruh pemangku kepentingan di UB kini memiliki tugas untuk mempertahankan prestasi itu.
 
Selain itu, prestasi ini diharapkan menjadi bentuk transformasi UB dari Badan Layanan Umum (BLU) menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). "Transformasi UB dari BLU menjadi PTN-BH membawa konsekuensi pada perluasan lingkup akuntabilitas UB dari terfokus kepada kementerian menjadi akuntabilitas ke seluruh stakeholder," kata Nuhfil.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nuhfil menambahkan, prestasi yang diraih UB ini mengalami peningkatan dari sebelumnya. Sebab, sebelumnya UB meraih penghargaan Badan Publik Menuju Informatif.
 
Kategori informatif merupakan kategori tertinggi bidang informasi publik yang diberikan kepada badan publik yang memberikan layanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentng KIP.
 
"Upaya-upaya yang dilakukan UB meraih kategori informatif, antara lain memberikan berbagai layanan informasi publik secara inovatif dan kolaboratif," bebernya.
 
Selain itu, setiap tahun UB juga mengisi self assessment questionaire yang diselenggarakan oleh KIP untuk menilai seberapa besar komitmen badan publik untuk memberikan informasi publik secara transparan dan akuntabel.
 
Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, UB memiliki beberapa sistem pendukung. Antara lain whistleblowing system, yaitu sistem pemberian informasi atau pelaporan aktivitas yang terindikasi adanya ketidaksesuaian peraturan di UB.
 
"UB juga memiliki e-complaint untuk melayani pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan layanan yang diberikan oleh UB," ujarnya.
 
Penyampaian keluhan juga bisa disampaikan melalui LAPOR yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden (KSP).

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif