Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, dalam penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Setjen dan BK DPR RI dengan berbagai perguruan tinggi (PT), Jumat, 9 Agustus 2019. Salah satu MoU yang dijalin Setjen dan BK DPR adalah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).
"Masukan dari berbagai kalangan, baik universitas maupun asosiasi untuk memperkuat masukan-masukan kepada dewan nantinya, baik melalui naskah akademis maupun dalam kaitan penyampaian kebijakan publik dan produk hukum. Jadi IPB salah satu yang kita harapkan nantinya bisa berkontribusi dalam aspek itu," ujar Indra, dilansir dpr.go.id, Senin, 12 Agustus 2019.
Indra menjelaskan, bentuk tindak lanjut dari penandatanganan tersebut akan dibuat perjanjian kerja sama. Melalui kerja sama diharapkan dapat meningkatkan kontribusi akademisi, khususnya dalam perancangan undang-undang yang dilakukan dalam kegiatan penelitian, penyampaian naskah akademis, maupun survei.
Sebelumnya, Setjen dan BK DPR sudah pernah melakukan berbagai kegiatan dengan IPB. Namun, dengan adanya perjanjian ini akan mempererat hubungan kedua lembaga tersebut dan diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar, terutama bagi DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke depannya.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Sekolah Bisnis IPB Noer Azam Achsani menyampaikan apresiasi atas terwujudnya kerja sama IPB dengan Setjen dan BK DPR. IPB selalu membuka ruang selebar-lebarnya bagi lembaga pemerintahan, termasuk DPR untuk mewarnai pemikiran di perguruan tinggi.
Menurutnya, keputusan bisnis apapun yang dibuat tidak terlepas dari keputusan politik. Hal tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi para akademisi maupun mahasiswa IPB.
"Kerja sama dengan DPR, menurut saya, sangat strategis. Kami ingin kegiatan ini tidak hanya sekali. Setelah ini, kita akan buka akses agar dapat audiensi dengan DPR, bagaimana cara mereka bisa berdebat dengan anggota dewan, mereka mengetahui, dan memahami politik. Sebab, situasi politik di luar juga memengaruhi bisnis," kata Noer Azam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
