Siswa saat menjalankan Ujian Nasional di salah satu sekolah. Foto: MI/Panca Syurkani
Siswa saat menjalankan Ujian Nasional di salah satu sekolah. Foto: MI/Panca Syurkani

Belenggu Guru, Rektor Desak Nadiem Hapus UN

Pendidikan ujian nasional
Syarief Oebaidillah • 28 November 2019 15:14
Jakarta: Pidato Hari Guru Nasional (HGN) Mendikbud Nadiem Makarim yang viral menuai banyak apresiasi dari warganet. Namun di sisi lain juga masih terselip tak sedikit kritik, terutama terkait keberadaan Ujian Nasional yang dinilai membelenggu guru selama ini.
 
Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Komarudin secara umum mengaku mengapresiasi pidato menteri berusia 35 tahun itu. Namun ia juga mengusulkan, agar mantan Bos Gojek itu melakukan deregulasi, seperti menghapus Ujian Nasional (UN).
 
"Saya mengapresiasi pikiran Mas Menteri tentang merdeka dalam mengajar dan berinovasi. Keinginan itu sebenarnya sudah lama," kata Komarudin di Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pencerahan dan pelatihan guru tentang guru berinovasi juga sebenarnya sudah banyak dilakukan. Hanya saja masih bersifat parsial, tidak fundamental melalui kebijakan atau tepatnya deregulasi.
 
"Di antara deregulasi itu adalah hilangkan Ujian Nasional atau UN, " tegas Komarudian.
 
Komarudin menandaskan, UN telah menjadi salah satu penyebab terbelenggunya kebebasan guru mengajar, bahkan mengekang kreativitas mengajar guru.
 
"Semua menjadi drill, mengarah pada drill baik di sekolah dan terutama Bimbingan Belajar atau Bimbel. Jadi hapuskan saja UN tanpa ragu, " tegasnya.
 
Komarudin memaparkan, sejumlah dampak negatif UN. Di antaranya menggiring proses belajar pada drill, tidak mengembangkan kreativitas dan inovasi.
 
Peserta didik berlomba-lomba untuk meraih nilai tinggi dengan ikut Bimbel, bahkan tidak sedikit yang berusaha mendapatkan bocoran jawaban melalui Bimbel ini.
 
Kedua, para birokrat terjebak pada ukuran-ukuran kuantitatif yang bersifat semu. Karena Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud menghadirkan peringkat, sehingga pimpinan dan birokrat daerah, termasuk kepala sekolah dan guru berlomba untuk mendapat peringkat yang tinggi atau tertinggi.
 
Seringkali untuk mendapat peringkat tinggi dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut. Ketiga, UN telah mendistorsi masyarakat untuk hanya berorientasi pada peringkat dan skor kuantitatif yang bisa jadi bias, tidak berorientasi pada kompetensi, skill dan soft skill yang orisinal.
 
Keempat, UN juga telah mendistorsi perkembangan peserta didik lebih pada aspek kognitif, bukan mengembangkan segala potensi secara utuh dan bermakna. Dalam banyak kasus malah merusak kejiwaan peserta didik.
 
Komarudin berpendapat, dengan dihapusanya UN maka akan ada penghematan anggaran, proses pembelajaran menjadi utuh, bermakna, dan efektif. Mendidik masyarakat untuk lebih menghargai kompetensi daripada kognisi semata, menghargai mutu yang asli ketimbang sekedar angka.
 
"Lebih luas lagi, menghargai anak sebagai insan yang sedang tumbuh kembang dan mencapai prestasi sesuai potensinya serta menghilangkan kepalsuan dalam berbagai ragamnya," ujarnya.
 
Dia mengusulkan, alternatif pengganti UN adalah Ujian Sekolah. Serahkan ujian akhir pada sekolah, dan penentunya adalah guru dan kepala sekolah.
 
"Ujian yang benar-benar memperlihatkan kemampuan asli peserta didik. Jadi penilaian otentik sepanjang waktu belajar. Namun jika masih setengah hati UN dihapus saya menggagas UN digelar secara berkeadilan," ujarnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif