Relokasi Hunian Perlu Pertimbangkan Psikis Korban Bencana

Jakarta:  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merekomendasikan perlu adanya koordinasi antara pengembang atau donatur hunian dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam merelokasi hunian bagi warga korban bencana.  Koordinasi itu penting agar pemerintah dapat memastikan proses relokasi memperhatikan kondisi psikis warga, dan menekan terjadinya kesenjangan sosial.
 
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gusti Ayu Ketut Surtiari mengatakan, relokasi hunian warga korban gempa dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala Sulewasi Tengah perlu mempertimbangkan aspek psikis warga. Lokasi turut memengaruhi proses penyembuhan trauma warga yang terdampak bencana. 
 
"Perlunya konsep aman, nyaman, sehat, dan berfungsi menyembuhkan psikis dalam pemulihan tempat tinggal," kata Gusti saat diskusi Hasil Kajian Penanganan Pascabencana di Kantor LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Baca: Jalur Patahan Aktif Gempa Lintasi 2.892 Sekolah
 
Proses relokasi hunian juga perlu pengawasan khusus dari pemerintah. Jangan sampai para penyintas justru menjadi lebih rentan. Mereka harus dapat kembali perlahan ke kehidupan yang normal.
 
Selain itu, ia menegaskan pentingnya informasi akurat tentang mikrozonasi. Untuk penyesuaian tempat tinggal dengan tingkat kerawanan bencana.
 
"Informasi yang komprehensif, terkait kerawanan bencana baik di tempat tinggal sebelumnya, maupun rencana lokasi untuk pembangunan hunian baru, itu akan membantu keberhasilan relokasi," paparnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News