Kepala Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M), Toni Toharuddin mengatakan, instrumen penilaian akreditasi untuk sekolah SPK tengah disiapkan. "Instrumennya beda dengan sekolah biasa, karena SPK sudah menggunakan kurikulum asing sehingga ada perbedaan," ujar Toni di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.
Sebab itulah, rencana akreditasi sekitar 250 sekolah SPK itu pun baru dapat dimulai Oktober 2019. "Kita akan mulai di bulan-bulan akhir, sekitar Oktober, karena instrumen kita masih belum final," terangnya.
Menurut Toni, ada tiga mata pelajaran (mapel) wajib yang akan dinilai dalam akreditasi sekolah SPK terkait dengan nilai kebangsaan, yakni Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan PPKn. "Kan mereka kurikulumnya dobel kurikulum. Jadi yang tiga itu nasional yang diwajibkan. Kemudian baru yang (kurikulum) asing," terangnya.
Menurut Toni, meski sekolah SPK secara faktual berstandar nasional plus, namun syarat lainnya juga harus sudah terakreditasi A. Di sisi lain, SPK juga harus diperiksa kembali persyaratan lainnya yang bersifat wajib berdasarkan Permendikbud nomor 31 tahun 2014.
"Bagaimana nilai kebangsaannya, proporsi guru asing dan lokal, tenaga kependidikan dan lain sebagainya," sebut Toni.
Konvensi Nasional
Beberapa hari lalu, sekitar 300 sekolah SPK yang dahulu dikenal sebagai Sekolah Internasional ini menggelar Konvensi Nasional ke-IV Sekolah SPK Indonesia di Jakarta. Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia, Haifa Segeir menjelaskan, SPK merupakan satuan pendidikan yang mengolaborasikan antara kurikulum internasional dengan nasional.
"Sebelum dikeluarkan, Permendikbud Nomor 31 tahun 2014, SPK dikenal dengan sebutan sekolah internasional atau sekolah swasta nasional plus," kata Haifa.
Konvensi ini, lanjut Haifa, merupakan kegiatan tahunan terbesar bagi sekolah-sekolah SPK di Indonesia. Konvensi dihadiri sekolah SPK di Indonesia dan sekolah swasta nasional yang berkeinginan menjadi sekolah SPK atau yang ingin mengetahui perkembangan dunia SPK.
Haifa mengutarakan, Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia ini resmi berdiri pada 2015, merupakan satu-satunya wadah sekolah SPK dengan cakupan terluas di Indonesia dan memiliki anggota sebanyak 387 SPK.
"Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia berinisiatif menggelar konvensi tahunan ini untuk memfasilitasi komunikasi antara sekolah SPK dan pembuat kebijakan, dalam hal ini pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
