Pertama, FSGI menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) seperti kehabisan akal untuk menghadapi kendala Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi. Meskipun, serangkaian kebijakan telah dibuat, namun hingga April 2021 tampaknya belum menunjukkan hasil sebagaimana di harapkan.
"Justru angka putus sekolah bertambah dan peserta didik dari keluarga miskin nyaris tak terlayani karena ketiadaan alat daring," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo melalui keterangan tertulis, Minggu, 2 Mei 2021.
Menurut Heru, kekeliruan awal Kemendikbud yakni menjadikan proses belajar dari rumah (BDR) menjadi PJJ daring yang bertumpu pada internet. Padahal, disparitas digital sangat lebar antar daerah di Indonesia.
Kedua, FSGI menilai program BDR tidak efektif karena terlalu bertumpu kepada internet, sehingga kebijakan yang dibuat adalah pemberian bantuan kuota pada pendidik dan peserta didik. Namun, pemberian bantuan kuota ini dinilai tidak disertai dengan pemetaan kebutuhan kuota yang beragam.
"Selain itu, peserta didik dari keluarga miskin yang tidak memiliki gawai dan wilayah blank spot tidak dapat menikmati bantuan kuota internet dan mereka tetap saja tidak terlayani PJJ," ungkapnya.
Baca: Hardiknas 2021, Nadiem Makarim Tanyakan Pelajaran Paling Menantang, Terbanyak Matematika
Ketiga, kata Heru, terkait relaksasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang akan membuka pembelajaran tatap muka (PTM) serentak pada Juli 2021 di tengah pandemi. Ia menilai pelaksanakan PTM seolah satu-satunya cara ampuh mengatasi permasalahan pendidikan di masa pandemic.
"Padahal ini hanya 'kemalasan berpikir mencari terobosan lain' dan dapat menimbulkan permasalahan lain, misalnya ledakan kasus covid-19 jika pembukaan sekolah tidak disertai kesiapan dan perlindungan berlapis untuk peserta didik dan pendidik. Sudah banyak kasus covid setelah satuan pendidikan menggelar PTM," ujar Heru,
Kebijakan pendidikan yang dibuat untuk mengatasi PJJ dinilai kurang berhasil karena hanya bersifat umum dan cenderung menyeragamkan. FSGI menilai pemerintah belum melihat kesenjangan yang begitu lebar dan tidak memanfaatkan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kebuntuan PJJ secara daring.
"Peran Kepala Sekolah dalam mengatasi PJJ tidak mampu mengelola sekolah secara khas sesuai kondisi masing-masing. Jadi para guru yang kebingungan dalam melayani PJJ tidak mendapatkan bantuan, dukungan dan solusi dari Kepala Sekolahnya," ungkap Wakil Sekjen FSGI Mansur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
