Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini lantaran pendataan siswa sudah terintegrasi. Sehingga, menutup celah manipulasi dokumen saat pendaftaran sekolah.
Pemerintah Skotlandia mengatur secara terpusat penerimaan siswa baru untuk mencegah manipulasi dan merekayasa informasi. Selain itu, kualitas pendidikan sekolah-sekolah di Skotlandia sudah merata sehingga membuat orang tua tidak merasa harus memburu sekolah favorit.
Hal ini dirasakan langsung warga negara Indonesia (WNI) yang tengah tinggal di Skotlandia, Jati Savitri. Jati memiliki dua orang anak yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah.
Salah satu anaknya baru saja transisi dari primary school atau SD ke SMP atau secondary school yang di Skotlandia disebut high school. Jati menyebut di setiap wilayah memilki sekolahnya masing-masing.
"Memang tidak ada yang bisa memanipulasi data kependudukan. Karena di sini kalau ingin mendaftarkan sekolah di tempat itu, maka kita harus bisa membuktikan kalau kita memang tinggal di wilayah tersebut," kata Jati dikutip dari siaran di Metro TV, Jumat, 21 Juli 2023.
Jati Savitri. DOK Metro TV
Orang tua mesti menunjukkan kontrak sewa tempat tinggal. Jati menyebut data ini sudah terintegrasi dengan data pajak, pekerjaan, dan lainnya.
"Dan data yang semuanya sudah terintegrasi menjadi satu dan ini tidak bisa dimanipulasi. Makanya kita hanya bisa mendaftarkan di zona atau wilayah yang masuk catchment area," ujar Jati.
Selain itu, kata dia, sekolah-sekolah sudah terafiliasi. SD anaknya misalnya, sudah terafiliasi dengan salah satu SMP di wilayah tempat tinggalnya. Hal ini membuat anak tidak lagi perlu daftar ulang.
"Jadi, anak sudah pasti mendapatkan slot di SMP yang sudah dituju atau SMP afiliasi itu tanpa kita melakukan daftar ulang. Data-data anak kita juga sudah terintegrasi dari sistem data di primary school sudah otomatis masuk ke secondary school tanpa kita melakukan daftar ulang," beber Jati.
Jati menyebut PPDB di Skotlandia untuk sekolah negeri juga tanpa biaya semuanya gratis. Pemerintah juga memberikan bantuan transportasi bernama home to school transport.
Dia mengatakan orang tua harus bisa membuktikan dengan data yang sudah terintegrasi bahwa flat atau tempat tinggal memang jaraknya sudah memenuhi kuota atau persyaratan untuk mendapatkan bus gratis.
"Dan kita tidak bisa memanipulasi data dengan mengukur jarak manual karena semuanya ada di dalam sistem dan dengan sistem ini membuktikan kita memang layak untuk mendapatkan bantuan home to school transport atau bus gratis PP dari rumah ke sekolah dan sebaliknya dari sekolah ke rumah," tutur Jati.
Ayip Muhammad Adam Malik. DOK Metro TV
Hal ini berbeda dengan yang dialami warga Tangerang, Ayip Muhammad Adam Malik. Dia sampai harus mengukur jalan manual untuk membuktikan adiknya berhak diterima di sekolah yang jaraknya sesuai dengan syarat zonasi karena tidak adanya integrasi data.
"Titik koordinat dari SMA ini kalau menurut saya tidak sesuai karena ada yang berbeda-beda, makanya kemarin itu saya coba untuk melakukan yang namanya verifikasi manual. Namun, posisi kemarin itu adalah bentuk kekecewaan adik saya yang tersingkirkan pada sistem PPDB zonasi di tanggal 7 setelah penutupan pendaftaran," ujar Ayip.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengakui masih ada manipulasi data melalui keterangan di Kartu Keluarga (KK). Dia menyebut KK sering dijadikan alat untuk memanipulasi, mislanya perubahan penduduk, lokasi, dan lainnya.
Namun, kata dia, dinas pendidikan dan sekolah sudah bisa memanfaatkan data Dukcapil dengan sebaik-baiknya. Sebab, perbaikan data sudah semakin baik.
"Karena sekarang catatan kependudukan dan catatan sipil Mendagri sudah sangat bagus, sempurna. Kemudain diusung juga dengan Dapodik yang ada di Kemendikbudristek, itu juga sudah mengalami perbaikan-perbaikan," tutur dia.
| Baca juga: Kisruh PPDB, Ini Instruksi Jokowi untuk Pemda |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
