Ilustrasi. DOK Medcom
Ilustrasi. DOK Medcom

Pakar Unair Ingatkan Partisipasi Pemilih Pilkada Menurun Ancam Kualitas Demokrasi

Renatha Swasty • 05 Desember 2024 20:07
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 menunjukkan tren penurunan signifikan. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 berada di bawah 70 persen, angka ini menunjukkan penurunan drastis ketimbang Pilkada 2020 yang mencapai 76,09 persen.
 
Pakar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Irfa’i Afham, mengatakan penurunan partisipasi tidak hanya berdampak pada legitimasi pemimpin terpilih. Tetapi juga pada kualitas demokrasi keseluruhan.
 
Irfa’i mengingatkan bila masalah ini tidak segera teratasi, siklus apatisme politik akan terus berlanjut dan memperlemah demokrasi, terutama di tingkat daerah. “Rendahnya partisipasi membuat legitimasi pemimpin dipertanyakan. Ketika praktik politik transaksional dinormalisasi karena alasan biaya politik yang tinggi, hal ini menurunkan kualitas demokrasi kita,” ujar Irfa’i dikutip dari laman unair.ac.id, Kamis, 5 Desember 2024.

Dia menyebut fenomena ini mencerminkan skeptisisme masyarakat terhadap proses politik. Ia menduga banyak masyarakat menilai politik tidak berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari.
 
“Voting tidak dianggap prioritas, bahkan ketika pemerintah menetapkan hari libur Pilkada,” ujar Irfa'i.
 
Baca juga: Angka Golput Naik

Irfa’i menjelaskan sejumlah masalah daerah tidak kunjung selesai, seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan, hingga maraknya kejahatan sosial, turut menyumbang rasa frustrasi publik. Praktik politik transaksional dan ketidaknetralan aparat juga semakin memperburuk kepercayaan publik.
 
“Publik semakin rasional, tapi kurangnya pendidikan politik mengarah pada rendahnya partisipasi pemilih,” ujar dia.
 
Irfa’i mencatat fenomena serupa juga terjadi di negara-negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Di negara-negara itu, masyarakat rasional cenderung tidak memilih bila menilai voting tidak membawa manfaat.
 
Namun, hal itu tidak berarti mereka tidak peduli terhadap politik. “Dari pengalaman negara-negara lain, kita perlu meningkatkan kualitas pemilu. Netralitas aparat, khususnya kepolisian, harus dijaga agar kepercayaan publik tidak runtuh,” tegas dia.
 
Irfa’i menekankan pentingnya perbaikan demokrasi di internal partai politik. Ia mengatakan partai politik perlu memprioritaskan kaderisasi kepemimpinan yang demokratis, bukan hanya memilih kandidat yang memiliki modal besar.
 
“Penting pula memastikan netralitas aparat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Selain itu, generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial, harus kita ajak terlibat aktif dalam isu-isu politik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka,” ujar dia.
 
Irfa’i berharap upaya peningkatan kualitas demokrasi berjalan konsisten di semua tingkatan, dari pusat hingga akar rumput. “Hanya dengan langkah-langkah ini, kita dapat memperkuat demokrasi Indonesia,” ujar dia.
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan