Atas penganugerahan itu, pengamat pendidikan sekaligus dosen Universitas Paramadina, Totok Amin Soefianto mewanti-wanti pihak universitas. Agar, pemberian gelar doktor honoris causa tidak diberikan secara sembarangan.
"Iya mesti jeli. Lembaga pendidikan, apalagi pendidikan tinggi, harus memiliki landasan etika dan moral yang tinggi. Tanggung jawab moral memberi gelar itu jauh lebih besar," terang Totok kepada Medcom.id, Rabu, 17 Februari 2021.
Totok pun menyebut, pemberian gelar doktor honoris causa kepada Nurdin itu tidak layak. Sebab, selama Nurdin menjabat dari 2003 hingga 2011, PSSI justru kerap dirundung berbagai masalah.
PSSI di bawah Nurdin terlibat masalah pengaturan skor, kasus internal, hingga dibekukannya sepak bola Indonesia oleh FIFA. Prestasi tim nasional Indonesia pun tidak menunjukkan prestasi yang mencolok.
"Tidak layak. Itu saja. Harus (penerima honoris causa) punya basis moral yang baik," ungkap dia.
Sebelumnya, Universitas Negeri Semarang menganugerahi gelar doktor kehormatan atau honoris causa dalam bidang industri olahraga kepada Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid.
Upacara penganugerahan gelar doktor honoris causa terhadap mantan Ketua Umum PSSI tersebut digelar di auditorium kampus Unnes, Kamis, dengan diwarnai aksi protes mahasiswa Unnes.
Dalam kesempatan itu, mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi itu menyampaikan orasi ilmiah yang bertema "Penguatan Industri Olahraga Berbasis Koperasi Multipihak".
Nurdin menyampaikan terima kasih kepada pihak Unnes dan seluruh senat akademik perguruan tinggi atas gelar yang diberikan. "Karena Bapak (Rektor Unnes) saya ada di sini. Karena saya, mungkin Bapak juga di-bully. Tapi itu bagian dari hidup dan kehidupan," ujar Nurdin.
Menurut dia, pemberian gelar kehormatan ini bukanlah abal-abal yang digelontorkan tanpa dasar. Nurdin menambahkan masa lalu seseorang tidak boleh mengekang masa depan yang lebih baik.
"Masa lalu tidak boleh membatasi hak-hak keperdataan saya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
