Direktur Sumber Daya Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Mohamma Sofwan Effendi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati
Direktur Sumber Daya Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Mohamma Sofwan Effendi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati

2021, Syarat Jadi Guru Besar Lebih Fleksibel

Pendidikan Pendidikan Tinggi Publikasi Ilmiah Guru Besar
Citra Larasati • 19 Oktober 2020 08:08
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan kebijakan fleksibilitas dalam penilaian guru besar di perguruan tinggi yang rencananya diterapkan mulai 2021. Fleksibilitas dalam penilaian dan persyaratan guru besar ini merupakan bagian dari implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 
"Mudah-mudahan di 2021 akan ada kebijakan yang lebih fleksibel. Ke depan penciptaan profesor baru, ujian guru besar lebih fleksibel," kata Direktur Sumber Daya Direktorat Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Mohammad Sofwan Effendi saat pengukuhan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (Untar), Amad Sudiro sebagai Guru Besar.
 
Fleksibilitas dalam mengajukan guru besar ini terkait syarat khusus yang selama ini harus dipenuhi calon profesor, yakni syarat publikasi ilmiah yang dapat diganti dengan karya monumental lain. "Manfaatkan fleksibilitas ini untuk menempuh gelar akademik guru besar," kata Sofwan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sofwan menjelaskan, bahwa berdasarkan Pedoman Operasional (PO)Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat dosenDirjen Dikti tahun 2019 ada salah satu syarat khusus yang harus dipenuhi dosen untuk menjadi guru besar.Persyaratan karya ilmiah kenaikan
pangkat dalamjabatan guru besar minimal satu karyailmiah dalam jurnal nasional terakreditasi.
 
Dengan fleksibilitas yang akan diterapkan tahun depan tersebut, nantinya akan ada pilihan selain publikasi ilmiah yang bisa ditempuh calon guru besar."Ada pilihan di 2021 syarat khusus bisa juga dengan menyodorkan karya lain yang fenomenal, bisa berupa inovasi teknologi, karya tulis, karya seni, jadi itu bisa disetarakan dengan publikasi ilmiah," terang Sofwan.
 
Baca juga:Guru Besar Hukum Untar Beri Usulan untuk UU Omnibus Law
 
Ia mengatakan, bahwa kebijakan fleksibilitas tersebut dicanangkan mengingat selama ini banyak calon guru besar yang seringkali terhambat karena syarat publikasi ilmiah tersebut. "Selama ini ada sekitar 86 persen calon guru besar mengulang karena publikasi ilmiah," ungkapnya.
 
Sofwan juga mengatakan, bahwa rencana kebijakan ini juga karena mempertimbangkan beragamnya passion yang dimiliki dosen dalam mengaplikasikan ilmunya. "Karena setiap dosen memilikipassionyang berbeda, misal seorang ahli teknologi dan dosen seni memiliki karya lain yang sama hebatnya," tegas Sofwan.
 
Saat ini, kata Sofwan, jumlah dosen di Indonesia ada sekitar 302.000 orang. Namun hanya sekitar 2 persennya saja yang bisa mencapai jabatan guru besar. "Dengan persyaratan yang lebih fleksibel diharapkan jumlah guru besar bertambah hingga 5 persen hingga 2024 nanti," harapnya.
 
Proses regulasi calon kebijakan fleksibilitas guru besar tersebut saat ini sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. "Permendikbud 92 tahun 2013 kalau mau diubah harus mengubah PermenPAN RB nomor 17 tahun 2013. Setelah diubah baru kita revisi Permendikbudnya, baru setelah itu bisa diterbitkan PO Dirjen Dikti 2020 yang baru untuk diterapkan di 2021," tutup Sofwan
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif