Pembangunan PAUD Jangan Tumpang Tindih

Mendikbud Kena Komplain Pengelola PAUD

Citra Larasati 11 Juni 2018 14:09 WIB
PAUD
Mendikbud Kena Komplain Pengelola PAUD
Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo bertemu dengan Mendikbud, Muhadjir Effendy membahas pembangunan pendidikan di desa. Foto: Humas Kemendes PDTT
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy memberi masukan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) agar pembangunan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menggunakan dana desa diprioritaskan di desa-desa yang masihzero PAUD.  Masukan ini disampaikan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelayanan PAUD yang diberikan oleh dana yang bersumber dari dua kementerian tersebut.

Masukan tersebut, kata Muhadjir, disampaikan dalam pertemuan internalnya dengan Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo akhir pekan lalu, di Kantor Kemendikbud, Senayan. Menurut Muhadjir, masukan tersebut juga disampaikan berdasarkan laporan dan komplain dari yayasan atau organisasi penyelenggara TK dan Kelompok Bermain di bawah binaan Kemendikbud di desa-desa.


"Saya tidak pegang data, (ada berapa jumlah PAUD yang tumpang tindih itu).  Hanya saja, ada komplain dari yayasan atau organisasi penyelenggara TK dan Kelompok Bermain," kata Muhadjir kepada Medcom.id, di Jakarta, Senin, 11 Juni 2018.

Muhadjir menyarankan, agar pembangunan sarana PAUD yang dilakukan oleh Kemendes dengan menggunakan dana desa  ke depannya dilaksanakan dengan lebih cermat. Terutama agar jangan tumpang tindih dengan lembaga PAUD seperti TK, Play Group yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh yayasan ataupun masyarakat.

"Lebih baik dananya digunakan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas lembaga yang sudah ada," jelasnya.

Muhadjir juga memberi masukan, agar pembangunan sarana PAUD yang baru lebih baik diprioritaskan untuk desa yang memang belum ada sama sekali PAUD. "Ini masukan saja untuk Pak Mendes," ungkapnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini juga mendorong PAUD yang baru supaya segera didaftarkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.  Untuk selanjutnya bisa diusulkan mendapat bantuan BOP (Bantuan Operasional PAUD).

"Kemendikbud menyanggupi untuk melatih guru-guru PAUD agar memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar," jelasnya.

Dalam pertemun ini, kedua menteri juga membahas tentang paparan program kerja sama antara dua Kementerian dalam bidang pembangunan pendidikan masyarakat desa.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan desa semakin maju sejak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Sejak era pemerintahan Pak Jokowi, desa semakin maju. Pada era Pak Jokowi
pula, dana desa digelontorkan ke desa-desa," ujar Eko.

Dana desa pertama kali diberikan ke desa-desa pada 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016, Rp 60 triliun pada 2017, dan Rp 60 triliun pada 2018.  Dana desa telah dimanfaatkan untuk menunjang perekonomian dengan pembangunan jalan sepanjang 121.709 kilometer jalan, 1.960 jembatan, 5.220
pasar desa, 5.116 tambatan perahu, 2.047 embung, dan 97.176 unit irigasi.

Dana desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pembangunan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 18.177 unit, 13.973 unit Posyandu, 21.811 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sarana olahraga, dan sebagainya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id