Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid.  Foto:  Kemendikbud/Dok. Humas
Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid. Foto: Kemendikbud/Dok. Humas

Hanya 13 Provinsi Indeks Kebudayaannya di Atas Angka Nasional

Pendidikan kebudayaan Pekan Kebudayaan Nasional
Citra Larasati • 10 Oktober 2019 15:39
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Indeks Pembangunan Kebudayaan 2019. Hanya 13 dari 34 provinsi yang Indeks Pembangunan Kebudayaannya berada di atas angka IPK Nasional.
 
Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hilmar Farid mengatakan, hasil penghitungan IPK 2019 menggunakan data terkini di tahun 2018. Data tersebut menghasilkan angka Indeks Pembangunan Kebudayaan tingkat nasional sebesar 53,74.
 
Apabila dirinci berdasarkan dimensi, maka dimensi dengan nilai tertinggi terdapat pada dimensi Ketahanan Sosial Budaya (72,84) serta yang terendah terdapat pada dimensi Ekonomi Budaya (30,55).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara apabila dirinci berdasarkan provinsi, secara garis besar terdapat 13 provinsi dengan angka Indeks Pembangunan Kebudayaan di atas angka nasional. "Sedangkan sisanya di bawah angka nasional," papar Hilmar di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019.
 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan tertinggi (73,79). Menurut Hilmar, Indeks Pembangunan Kebudayaan ini menjadi yang pertama di Indonesia bahkan di dunia, yang secara spesifik mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah.
 
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan. Instrumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
 
"Penyusunan IPK mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun Unesco yaitu Culture Development Indicators (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah," kata Hilmar.
 
Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Adapun metodologi dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dan 34 provinsi di Indonesia.
 
Ia berharap agar indeks tersebut dapat digunakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai acuan untuk memajukan kebudayaan di Indonesia dengan capaian yang lebih terukur dibandingkan sebelumnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif