Menurut Riset Dasar Kesehatan (Riskesdas) 2023, angka prevalensi diabetes di Indonesia meningkat menjadi 11,7 persen. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik bertajuk 'Terapkan Cukai MBDK Sebagai Bentuk Kehadiran Negara untuk Generasi Emas'.
“Keinginan kita ke depan ini adalah generasi muda yang sehat yang dicita-citakan oleh pemerintah generasi emas ini benar-benar bisa dilaksanakan," kata Ketua FAKTA (Forum Warga Kota) Indonesia, Ari Subagyo Wibowo, dikutip dari laman ugm.ac.id, Jumat, 6 September 2024.
Ari mengatakan peneran cukai pada minuman berpemanis sebagai bentuk mengubah perilaku masyarakat dan mengedukasi bahwa konsumsi MBDK bukan bagian dari pola makan sehat dan bergizi. Ketua Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan FKKMK UGM, Bagus Suryo Bintoro, menyayangkan kebijakan penundaan cukai bagi MBDK.
“Padahal pemberlakuan cukai MBDK ini juga dapat mengurangi angka penderita diabetes,” ujar dia.
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung penerapan cukai bagai MBDK. Komnas HAM masih terus memantau terkait penerapan cukai MBDK.
"Kami juga merekomendasikan kepada BPOM untuk penataan pengawasan obat dan makanan yang perlu diperbaiki di hilir dan hulu,” ujar dia.
Guru Besar FKKMK UGM, Yayi Suryo Prabandari, sekaligus Ketua Health Promoting University (HPU) UGM mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa program untuk kampanye mengonsumsi makanan sehat di lingkungan kampus. “Kita mengkampanyekan healthy eating seperti penerapan food traffic light pada makanan, advokasi pembatasan minum berpemanis,” kata dia.
Perwakilan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Gisella Tellys, menyampaikan pemberlakuan cukai MBDK dapat mengurangi angka penderita diabetes. Ia mengatakan cukai MBDK adalah instrumen kebijakan fiskal. Menurutnya, dengan menaikan harga dari produk MBDK, tingkat konsumsi MBDK di masyarakat dapat menurun.
Tulus Abadi, perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), meminta pemerintah tidak perlu ambigu menerapkan cukai pada MBDK. Sebab, pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan negara.
“Penerapan cukai ini tidak akan mematikan industri,” papar dia.
Tulus menyarankan pemerintah belajar dari penerapan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Hasil dari cukai bisa dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk pengendalian konsumsi dan peningkatan kesehatan.
"Dana ini sering digunakan untuk mendanai kampanye kesehatan,” ujar dia.
| Baca juga: Kemenkes: Aturan Cukai Minuman Berpemanis akan Disahkan Tahun Ini |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
