Siapkan Jalur Hukum untuk Antisipasi Pemecatan
Majelis Hakim PTUN menolak gugatan yang diajukan HTI. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto.
Semarang:Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah. Profesor Suteki, siap mengikuti proses sidang Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKKE) Kampus Undip. Meski begitu, Ia mengaku siap memperkarakan hasilnya ke jalur hukum, jika sampai sidang etik merekomendasikan pemecatan dari statusnya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Suteki mengaku, ada ratusan mantan mahasiswanya yang siap memberi bantuan hukum. "Saya akan menempuh jalur hukum. Mahasiswa saya sudah bersiap diri, dari Yogyakarta, Solo, Jakarta siap back-up. Kalau (hanya) sanksi teguran saya kira wajar," terang Suteki, di Kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 23 Mei 2018.


Suteki diduga melanggar kode etik, karena mengunggah status di media sosial (medsos) yang diduga mendukung sistem pemerintah khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Saya siap mengikuti poses sidang. Itu prosedur yang bisa ditempuh Universitas untuk proses apapun, keluhan dan tuntutan masyarakat menyangkut sivitas akademikanya," kata Suteki.

Namun Suteki mengaku,  hingga kini belum menerima surat undangan dari MKKE Undip untuk menghadiri sidang kode etik tersebut. Suteki menduga ada pihak dari luar yang berusaha menekan Kampus Undip untuk menghukum dirinya.

"Saya pernah tanya Prof. Yos (Rektor Undip), apakah tindakan-tindakan saya, membuat Prof. Yos merasa terganggu? Tidak. Itu karena tekanan dari luar, bukan Prof. Yos," kata Suteki, menyebut nama panggilan Rektor Undip, Yos Johan Utama.

Suteki juga menegaskan, bukan anggota Hizbut Tahrir Indonesia, Namun, dia mengakui memang mendukung konsep khilafah bisa berlaku di Indonesia. "Persoalan apakah memang bisa diterapkan atau tidak, itu persoalan lain," tegas Suteki.

Guru Besar Fakultas Hukum Undip ini, belakangan sempat viral atas unggahan-unggahannya di media sosial karena seolah mendukung sistem khilafah dan HTI.

Di akun Facebook-nya, Suteki sempat mengunggah komentar yang arahnya diduga membela HTI ketika ormas itu dibubarkan oleh Pemerintah.  Termasuk ketika terjadi rentetan aksi terorisme belakangan ini.


 



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id