Dalam sidak itu diketahui adanya kasus orang Bali yang mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 3 Semarang. Ganjar mengungkapkan, untuk mengakali sistem, orang tua calon siswa menitipkan nama anaknya kepada seseorang yang dekat dengan SMAN 3 Semarang.
"Yang bersangkutan berani cabut berkas anaknya dan memasukkan nama anaknya itu ke KK orang di Semarang tersebut, meskipun sebenarnya si anak sedang sekolah dan bersama orang tuanya di Bali," kata Ganjar melansir Antara, Rabu, 24 Juni 2020.
Ganjar langsung menelpon orang tua siswa tersebut. Si orang tua siswa membenarkan bahwa anaknya mendompleng KK di Semarang. "Ibu saya tanya, anaknya sekarang tinggal di mana? Ini kok KK-nya sudah tinggal di Semarang sejak Januari 2019," tanya Ganjar.
Baca: Ganjar Ancam Seret Pemalsu Domisili PPDB ke Polisi
Dari ujung telepon itu, Ganjar mendengar bahwa si anak saat ini masih tinggal bersama orang tuanya di Denpasar dan mengakui bahwa surat keterangan itu tidak benar. Berdasarkan keterangan panitia PPDB, Ganjar mendapat laporan bahwa modus dompleng KK itu kerap dilakukan dan pihaknya menerima banyak pengaduan dari masyarakat.
"Setelah kita cek, ada cara menyiasati hal ini. Ke depan sistem zonasi ini akan kami evaluasi secara menyeluruh, nanti saya laporkan ke Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Nadiem Makarin), bahwa ada yang menyiasati seperti ini," tegasnya.
Kalau sistem PPDB tidak diubah, Ganjar yakin modus ini akan terjadi pada proses PPDB tahun-tahun mendatang. Nantinya, kata dia, kalau syarat tinggal hanya setahun, maka satu tahun sebelum pendaftaran akan banyak orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekitar sekolah-sekolah yang akan dituju.
"Saya yakin di sekolah-sekolah yang menjadi incaran siswa atau sekolah favorit, pasti di sekitarnya muncul dadakan orang-orang baru. Mereka menyiapkan KK dengan numpang atau dompleng pada beberapa orang. Ini kan tidak baik, makanya perlu kita evaluasi secara menyeluruh," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
