PGRI: Wacana Impor Guru Tak Bisa Diterima
Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi. (Foto: Metro TV)
Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyebut wacana perekrutan guru dari luar negeri tidak bisa diterima. Wacana impor guru pertama kali diembuskan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Mardani Ali Sera dengan dalih memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan jumlah guru di seluruh Indonesia cukup banyak bahkan melebihi angka tiga juta. Sehingga, impor guru dinilai tidak perlu.


"Terus terang (impor guru) sangat tidak bisa diterima secara akal. Kalau sampai ada impor guru sementara guru honorer atau yang baru lulus masih mengantre begitu panjang, (kami) merasa sangat dilukai," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 27 November 2018. 

Unifah menilai impor guru bukan hanya mendatangkan masalah secara kuantitas, namun juga dari sisi ideologi, kesatuan dan persatuan, kebudayaan, serta penyiapan jangka panjang. Impor guru sama saja dengan tidak mempercayai kualitas sumber daya manusia dalam negeri.

Menurut Unifah, memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia bukan dengan mengimpor guru, melainkan membenahi pola rekrutmen yang selama ini membuat distribusi guru kurang merata. Terutama di wilayah pedalaman yang aksesnya cukup jauh dari pemerintah.

"Rekrutmen guru harus dilakukan secara sistematis. Apalagi sekarang akan ada pola PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk guru honorer. Ini yang mesti dilakukan secara kontinu, jangan ada pikiran untuk impor," kata dia.

Senada dengan Unifah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menilai impor guru adalah hal yang tidak perlu. Menurut dia impor guru hanya sekadar impor akan sangat berbahaya.

"Karena guru itu bukan hanya transfer pengetahuan tapi juga mencakup aspek ideologi, nasionalisme, misi negara, dan seterusnya yang dikhawatirkan tidak paham dengan Indonesia," ungkapnya.

Muhadjir mengakui pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan impor guru terlebih dulu. Namun yang dilakukan bukan mengisi slot guru pengajar melainkan hanya memberikan pelatihan khusus kepada guru-guru pengajar pada kompetensi tertentu.

"Terutama revitalisasi SMK yang sudah dicanangkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2014, memang dibutuhkan guru dari luar untuk memberikan pelatihan pada guru terutama bidang studi dalam rangka merespons industri 4.0," jelasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id