Aptisi Usulkan Sistem Nomor Ijazah Terpusat
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi Solidaritas Tolak Ijazah Bodong, MI/Angga Yuniar.
Jakarta: Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) diminta segera menggunakan nomor ijazah terpusat. Hal tersebut untuk mengantisipasi banyaknya perguruan tinggi yang melakukan praktik jual beli ijazah aspal (asli tapi palsu).

“Cara mencegah praktik busuk jual beli ijazah bisa dengan menggunakan nomor ijazah yang terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah dalam hal ini kemenristekdikti,” kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Pusat, M Budi Djatmiko, di Jakarta, Jumat 30 November 2018.


Menurut Budi, langkah Kemenristekdikti dan L2Dikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) selama ini masih belum memiliki sistem yang cukup baik untuk menghadapi perguruan tinggi yang melakukan praktik ilegal tersebut. Begitu pun penuntasan yang dilakukan, masih belum ada efek jera terhadap pelaku.

“Kemenristekdikti belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baik, sigap dan menyeluruh untuk memperbaiki PT yang bermasalah, pendekatannya sangat birokratis dan lama, sehingga masih ada yang belum bisa selesai dalam waktu tiga hingga empat tahun ini.  Tentu ini menyangkut sikap dan mental pelaksana di lapangan dan yang sangat dirugikan mahasiswa, dosen dan karyawan,” terang Budi.

Baca: Oknum PNS Dominasi Peminat Ijazah Aspal

Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini terjadi berulang-ulang, Kemenristekdikti harus memberikan hukuman yang sangat berat bagi para pelaku. Baik yang mengeluarkan ijazah maupun yang menerima ijazah.

Selain itu, semua pihak harus sepakat agar tak lagi menggunakan ijazah sebagai syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan. “Tetapi syaratnya adalah kompetensi seseorang melalui uji kompetensi, semua pihak harus mulai mengedukasi masyarakat, agar kuliah itu bukan untuk mencari gelar, tetapi mencari keahlian dan kompetensi diri,” paparnya.

Terakhir, mahasiswa yang akan pindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, kata Budi, harus dibuatkan sistem sendiri. "Agar tidak terjadi manipulasi dari pihak kampus," tutup Budi.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id