Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim (kiri) dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko (kanan), dokumentasi IGI.
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim (kiri) dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko (kanan), dokumentasi IGI.

Organisasi Profesi Guru Temui Moeldoko

Pendidikan hari guru nasional
Intan Yunelia • 10 Januari 2019 14:24
Jakarta: Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menerima sejumlah organisasi profesi guru di Kantor KSP, Jakarta.  Kedatangan sejumlah guru tersebut untuk mendesak pemerintah agar segera mencabut dan merevisi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional (HGN).

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan, Keppres ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.   Menurut Ramli, seharusnya Hari Guru Nasional adalah milik semua organisasi profesi guru, sesuai dengan semangat reformasi HGN.

Tidak seperti saat ini, HGN terkesan hanya menjadi milik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) saja.  "Forum organisasi profesi guru meminta beberapa hal, di antaranya mendorong Presiden untuk mencabut dan merevisi Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 1994," kata Ramli di Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Organisasi profesi guru yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung 30 menit tersebut meliputi ikatan guru Indonesia (IGI), Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), Forum Guru Muhammadiyah (PGM), Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI), Federasi Sarikat Guru Indonesia (FSGI), Forum Guru Independen Indonesia (FGII), dan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI).  Seluruh organisasi profesi yang hadir juga meminta pemerintah untuk membentuk Komisi Perlindungan Guru Indonesia. Baca: Sisa "Bangku Kosong" di PPDB Dipantau KPK

Menurut Ramli, pemerintah harus menjalankan prinsip berkeadilan dalam memberikan perhatian dan perlakuan terhadap berbagai macam profesi guru. Hal tersebut merupakan binaan dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Karena selama ini perhatian itu terhalangi oleh undang-undang otonomi daerah, padahal semua guru memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Ramli.

Moeldoko menurut Ramli menerima aspirasi tersebut dan akan melakukan kajian terhadap apa yang diinginkan oleh organisasi guru yang bergabung dalam forum organisasi profesi tersebut.
Pertemuan ini, kata Ramli, Moeldoko mencatat tiga poin penting, yaitu melakukan peninjauan kembali pada Keppres No. 78 Tahun 1994 tentang hari guru nasional.

Kedua perhatian yang sama terhadap seluruh guru baik di bawah Kemenag maupun Kemendibud. Ketiga, keinginan diadakannya kegiatan gerakan guru pemersatu bangsa oleh forum tersebut yang melibatkan semua organisasi profesi guru termasuk PGRI.


(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi