Muzani menyampaikan di awal pemerintahan periode kedua, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertekad meningkatkan sumber daya manusia. Namun, persoalan covid-19 yang menimpa Indonesia dalam dua tahun terakhir menyebabkan kegiatan pendidikan mengalami stagnasi.
Padahal, lanjut dia, pendidikan adalah cara untuk paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Semua kegiatan yang menyebabkan perkumpulan banyak orang terhenti, termasuk dunia pendidikan karena semua dilakukan secara daring
"Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kyai-nya," ujar Muzani dalam keterangannya, Selasam 21 September 2021.
Ia menambahkan, pembelajaran daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gawai, jaringan dan kuota internet. Situasi ini menyebabkan pendidikan belum bisa maksimal.
"Bahkan lama-kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan," ujarnya.
Baca: 90% SMP di Gunung Kidul Telah PTM Terbatas
Muzani menyapaikan, proses pendidikan yang kurang sempurna ini berimbas pada tak maksimalnya kualitas sumber daya manusia sesuai harapan. Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia, karena sarana dan prasarana kegiatan belajar dengan cara daring belum cukup merata.
Sekjen Partai Gerindra itu pun menyambut baik program seleksi guru honor menjadi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut dia, kebijakan ini dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
Ia mengatakan, persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honor untuk menjadi pegawai PPPK. Makanya, Muzani mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes.
"Pengabdian mereka yang begitu panjang seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes," kata Muzani.
Baca: 100 SMP di Tangerang Telah PTM Terbatas
Ia menekankan, profesi guru hakekatnya adalah pengabdian atau panggilan jiwa, bukan pencari kerja. Itu sebabnya, meskipun dengan honor seadanya, para guru honorer menjalani profesi itu dengan ikhlas dan kesungguhan, khususnya di daerah terpencil.
Ia mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK akan memberi kepastian bagi masa depan agar pengabdian dalam dunia pendidikan lebih pasti lagi. "Sehingga dunia pendidikan kita kualitasnya akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan sumber daya manusia," ujarnya
FGD dengan tema 'Pola Pendidikan Pasca Covid-19' ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) M. Taufik Hidayat, serta para pakar pendidikan dari ITB, UPI dan Unpad, serta pegiat pendidikan di Jawa Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
