Effendy mengatakan Progas ini kembali digaungkan, untuk menindaklanjuti berbagai persoalan kesehatan anak di Tanah Air. Di antaranya, badan kurus dan stunting atau tinggi badan pendek karena kurangnya asupan gizi.
"Kalau asupan gizinya terkontrol seperti tadi itu, saya yakin nanti anak-anak Papua nanti tidak akan kalah dengan daerah lain, bahkan melebihi daerah lain," kata Muhadjir di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin, 24 September 2018.
Muhadjir pun meminta semua pihak di daerah untuk mendukung program tersebut. Khususnya, Bupati Kabupaten Sorong Johny Kamuru, agar mengalokasikan APBD untuk program pemberian makanan gizi sehat di wilayahnya.
Menurut dia, Progas ini tidak akan bisa dilakukan secara nasional tanpa adanya kerja sama dengan pemerintah daerah. Mengingat, anggaran Kemendikbud sangat terbatas.
"Kenapa? Karena sebagian besar anggaran pendidikan itu sudah diturunkan ke sejumlah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota, yang tahun ini 63 persen, tahun depan naik 64 persen," ucap dia.
Baca: Mendikbud Surati Daerah Agar Tidak Angkat Honorer Lagi
Untuk itu, Muhadjir berharap Bupati Johny Kamuru dapat mempelopori gerakan memberikan asupan gizi yang sehat kepada anak-anak terutama anak SD. Sehingga, program ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhamad menyebut, Progas ini pertama kali diluncurkan pada 2015, atas perintah langsung Presiden Joko Widodo. Tujuannya, untuk merespons berbagai masalah gizi anak di Indonesia.
"Di samping itu juga kami mendorong bahwa progas ini kami kaitkan dengan program lainnya yang masuk dalam UKS (Unit Kesehatan Sekolah) yaitu masalah sanitasi, kantin sehat, sekolah sehat, dan prilaku hidup bersih," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
