“Kalau masih cair atau fluid atau prototipe itu sulit untuk dipertanggungjawabkan,” ujar Hamid dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia dikutip Selasa, 10 Mei 2022.
Dia menekankan implementasi kurikulum bukan hanya tataran logika semata. Hamid menyebut persoalan etika dan moral harus dipertimbangkan.
Hamid menyebut kurikulum juga harus bicara mengenai kebutuhan dan kualitas. Sebab, hal ini menyangkut generasi bangsa masa depan.
“Ketika mengembangkan kurikulum, masyarakat yang bagaimana menjadi kualitas yang kita harapkan agar bisa hidup lebih baik dan bahagia dengasn kemampuan yang kita miliki,” tutur dia.
Dia mengingatkan implementasi Kurikulum Merdeka sebagai pilihan juga harus diperhatikan. Sekolah saat ini masih bisa memilih Kurikulum 2013 (K13) atau Kurikulum Darurat yang terbit pada saat pandemi covid-19.
Hamid menyebut hal tersebut bisa menjadi persolan. Dia mengatakan jangan sampai sekolah memilih menerapkan Kurikulum Merdeka lantaran untuk mendapat bantuan dana saja.
“Sekolah mungkin memilih Kurikulum Merdeka karena ada biaya yang diberikan. Bukan atas kajian kurikulum itu lebih baik,” tutur dia.
Baca: Kurikulum Merdeka Dinilai Produk Belum Matang, Guru Besar UPI: Mengkonsumsi Bisa Jadi Masalah
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
