"Untuk itu dalam upaya learning recovery setelah learning loss, sekolah agar tidak diberikan beban untuk mengadopsi kurikulum yang sama sekali baru," kata Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto, dalam Rapar Dengar Pendapat Umum di Komisi X DPR RI, Senin, 4 April 2022.
Dia meminta pemerintah agar kurikulum Merdeka diterapkan opsional. Artinya, sekolah tidak dipaksakan mengadopsi kurikulum baru tersebut.
"Agar dipertegas bahwa tetap ada pilihan untuk memilih dan dapat menggunakan Kurikulum 2013 yang disederhanakan," tutur dia.
Agung menilai hal itu dapat membantu sekolah di daerah termarjinalkan. Terlebih, sekolah berbasis kemasyarakatan yang memiliki visi tersendiri.
"Sekolah berbasis masyarakat ini kan memiliki kekhasan, mereka perlu tetap jelas dan jernih dalam hal visi dan nilai-nilai utama yang mereka perjuangkan," tutur dia.
Baca: Jangan Khawatir, Kemendikbudristek Siapkan Sejumlah Hal Bantu Sekolah dan Guru Terapkan Kurikulum Merdeka
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
