"Prihatin dengan adanya klaster Secapa ini harus menjadi evaluasi pemerintah dan pengelola Secapa," kata Mufida di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020.
Menurut Mufida, pembelajaran jarak jauh (PJJ) bisa jadi salah satu opsi mengatasi penyebaran covid-19 di Secapa AD. Sebelum opsi ini dilakukan, pemangku kepentingan diminta segera menyiapkan kurikulum PJJ.
Opsi lainnya, kata dia, yakni tetap menggelar kelas tatap muka. Tapi, seluruh pihak yang ada di lingkungan Secapa AD harus difasilitasi melakukan tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR) guna memastikan tak ada lagi yang positif covid-19. Seluruh penghuni asrama juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Satu hal lagi, jumlah orang yang beraktivitas dan tinggal di lingkungan Secapa harus memenuhi jumlahnya sesuai protokol kesehatan," ujarnya.
Baca: Aktivitas di Secapa AD Tetap Berjalan
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai opsi kedua lebih aman. Sebab, kasus positif covid-19 di Secapa AD ini signifikan menambah angka orang terinfeksi di Jawa Barat.
"Opsi kedua adalah paling aman. Namun harus disiapkan semua pemenuhan hak-hak belajar siswa Secapa," tutur Mufida.
Ia menilai harus segera ada solusi menyikapi klaster covid-19 di Secapa. Pemerintah juga harus tegas mengeluarkan kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar untuk semua lembaga pendidikan.
Pada 9 Juli 2020, terdapat 1.626 kasus positif covid-19 di Secapa TNI AD yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Secapa juga ditetapkan sebagai klaster baru penyebaran covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
