Dari pengawasan yang dilakukan terdapat sejumlah kendala yang membuat PPDB 2023 masih berjalan kurang lancar. Setidaknya ada lima temuan ORI dalam PPDB 2023.
Anggota ORI, Indraza Marzuki menyebut kebijakan pemerataan akses pendidikan masih mewarnai PPDB 2023. Ia menyebut belum ada dokumen perencanaan yang menggambarkan rencana pemerataan akses pendidikan.
"Sehingga belum adanya strategi penyediaan satuan pendidikan dalam rangka pemerataan akses pendidikan," ujar Indraza di kantor ORI, Jakarta, Selasa 5 September 2023.
Kedua minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Misalnya, belum optimalnya koordinasi lintasstakeholders dalam PPDB, seperti Ditjen Bangda Kemdagri, Ditjen Dukcapil Kemdagri, Kemsos/Dinsos untuk DTKS, POLRI, Kemen PUPR, Kemenkominfo, dan seterusnya.
"Sehingga tidak optimal ketentuan PPDB dilaksanakan merupakan faktor utama permasalahan satuan pendidikan, mengingat jumlah ketersediaan tidak seiring dengan jumlah kebutuhan. Jika jumlah tidak ditambah, maka bepotensi akan terjadi permasalahan berulang," sebutnya.
Ketiga, minimnya jumlah satuan pendidikan. Menurutnya, tidak optimalnya pengawasan jumlah satuan pendidikam menjadi salah satu pemicu permasalahan berulang, karena tidak optimalnya mekanisme pembinaan.
Keempat masalah pengawasan pelaksanaan PPDB 2023. Sosialisasi regulasi dari pusat ke daerah dan ke panitia penyelenggara yang tidak optimal mengakibatkan tidak standarnya pelaksanaan PPDB.
"Kelima minimnya sosialisasi. Sosialisasi ke Masyarakat yang tidak optimal berpotensi menyebabkan berbagai kecurangan terjadi," pungkasnya.
Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id.
| Baca juga: Ombudsman RI Serahkan Evaluasi PPDB 2023, Banyak Masalah Berulang |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
