"Skor 1,6 ini bukan skor halusinasi kita kumpulkan dari focus grup discussion di beberapa daerah Jabodetabek hingga Jawa Tengah," kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matriaji dalam siaran Instagram @sahabatjppi dikutip Rabu, 4 Januari 2023.
Ubaid menjelaskan JPPI membuat lima dimensi penilaian, yakni governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability. Adapun, setiap dimensi ditentukan sejumlah indikator penilaian.
Dia menuturkan pada dimensi governance, indikator transparansi mendapat nilai 1 dan indikator partisipasi diberikan nilai 1. Ubaid menyebut nilai 1 diberikan karena masih banyak kasus korupsi dan banyak komite sekolah tidak berfungsi.
Dimensi kedua, availability. Ubaid menyebut indikator penilaian ialah ketersediaan sekolah dan guru berkualitas. Masing-masing indikator mendapat skor 2.
"Skor itu diberikan karena masih minimnya sekolah negeri dan hasil uji kompetensi guru yang masih buruk," ujar dia.
Selanjutnya, pada dimensi accessibility, terdapat indikator biaya sekolah dengan skor 2 dan angka partisipasi kasar mendapat skor 3. Kemudian, pada dimensi acceptability, terdapat indikator output pembelajaran dan lingkungan dengan skor masing-masing 1.
Terakhir, dimensi adaptability dengan indikator difabel mendapat skor 2 dan indikator pekerja anak dengan skor 1. Skor diberikan karena masih minimnya akses sekolah ramah difabel dan meningkatnya anak putus sekolah dan menjadi pekerja.
| Baca juga: Korupsi di Sekolah Sepanjang 2022, JPPI: 'Rekornya' Dipegang Dana BOS |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
