Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University, Yulina Eva Riany. DOK IPB
Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University, Yulina Eva Riany. DOK IPB

Dedi Mulyadi Syaratkan Penerima Bansos Vasektomi, Pakar IPB: Harus Sukarela Bukan Paksaan

Renatha Swasty • 23 Mei 2025 20:15
Jakarta: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mensyaratkan penerima bantuan sosial (bansos) mesti melakukan vasektomi. Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak IPB University, Yulina Eva Riany, menegaskan mengaitkan vasektomi dengan penerimaan bansos berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kesukarelaan dalam program Keluarga Berencana (KB).
 
“Tindakan medis seperti vasektomi seharusnya bersifat sukarela, bukan paksaan, apalagi dijadikan prasyarat untuk menerima bantuan,” tegas Eva, Jumat, 23 Mei 2025.
 
Dia menuturkan prinsip penggunaan alat kontrasepsi seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing pasangan. Eva menegaskan pentingnya kembali kepada prinsip-prinsip keluarga dalam merumuskan kebijakan publik, khususnya yang menyentuh ranah privat masyarakat.

“Prinsip sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga harus menjadi landasan, yakni menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati,” ujar dia.
 

Baca juga: Vasektomi untuk Bansos, Solusi atau Kontroversi?


Eva menekankan perlunya mendorong tanggung jawab bersama dalam keluarga, termasuk pengambilan keputusan terkait program keluarga berencana. Ia juga mengingatkan kebijakan negara seharusnya mendukung kesejahteraan keluarga tanpa mengabaikan hak-hak individu.
 
Ia menyoroti pentingnya pendidikan nilai-nilai keluarga sejak dini, baik melalui jalur formal maupun informal. “Keluarga adalah tempat bertumbuh, bukan beban. Menjadi orang tua adalah pilihan sadar yang bernilai luhur dan harus dipersiapkan dengan matang dan kolektif,” ujar dia.
 
Eva berharap masyarakat dapat menghadapi tantangan sosial dan ekonomi secara lebih bijak serta tetap menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga Indonesia dengan menempatkan keluarga sebagai pusat pertimbangan kebijakan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan