Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Junus Simangunsong, mengungkapkan masih banyak orang tua yang membayar sejumlah uang agar anaknya masuk ke sekolah tertentu. Selain itu, pihak-pihak yang mempunyai hak ulayat merasa mempunyai hak bersekolah di sekolah tertentu, meskipun sebetulnya kuota sudah terpenuhi.
"Walaupun sebetulnya dari sisi kuota penerimaan murid baru, misalnya ini daya tampungnya hanya 250. Tapi setelah pasca penerimaan ini ada saja yang maksa terima," beber Junus saat berbincang dengan wartawan, Selasa, 27 Mei 2025.
Junus menyebut bila sekolah tak mau memasukkan murid karena kuota sudah penuh, sekolah tersebut bisa 'dipalang' atau ditutup oleh masyarakat.
"Coba SMA 1 Sentani itu saja, semua ruang apa pun sudah digunakan jadi ruang kelas. Karena selama ini SMA 1 Sentani itu, misalkan keluarga itu sudah turun-temurun. Saya harus di situ sekolah, karena Bapak saya di situ sekolah, abang saya di situ dulu sekolah, saya harus di situ," beber dia.
Padahal, sebetulnya ada sekolah di sekitar SMA 1 Sentani yang masih memiliki banyak kuota. Junus mencontohkan sekolah lain, yakni SMA 4 Jayapura yang juga sudah sangat penuh.
"Itu juga sempat dipalang tahun lalu karena tidak menerima titipan," ungkap dia.
Padahal, ada SMA 7 Jayapura yang masih memiliki kuota banyak. Namun, banyak calon murid memilih masuk SMA 4 Jayapura.
| Baca juga: Catat! Ini Mekanisme Lengkap Pendaftaran SPMB Jakarta 2025/2026 di DKI Jakarta |
Junus menyebut pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar calon murid tidak tekonsentrasi di satu sekolah. Namun, hal itu kerap terbentur dengan kualitas pendidikan hingga pemaksaan ingin sekolah tertentu oleh mereka yang memiliki hak ulayat.
Akhirnya, pihaknya memutuskan memperbanyak jalur Afirmasi dan Domisili pada SPMB 2025. Ini agar mereka yang mempunyai hak ulayat bisa banyak masuk.
"Sudah kita perbanyak jalur Afirmasi supaya yang punya hak ulayat bisa banyak masuk, memperbanyak semaksimal mungkin kuota afirmasi. Kita juga maksimalkan jalur Domisili yang dekat dengan tempat tinggal mereka kita maksimalkan," tutur dia.
Dalam Juknis SPMB 2025 Kota Jayapura diatur penerimaan jenjang SMA Jalur Domisili 38 persen dari daya tampung, Jalur Afirmasi 30 persen dari daya tampung, Jalur Prestasi 30 persen dari daya tampung dan Jalur Mutasi 2 persen dari daya tampung.
Terkait itu, Pemkot Jayapura dan BPMP Provinsi Papua telah menandatangani komitmen bersama dan Pakta Integritas agar SPMB 2025 berjalan baik tanpa diskriminasi pada Selasa, 27 Mei 2025. Junus berharap hal ini dapat membuat SPMB 2025 di Kota Jayapura berlangsung tanpa masalah.
Apalagi, kata dia, Bupati Jayapura Yunus Wonda sudah tegas meminta agar masyarakat tidak boleh memaksakan masuk ke sekolah tertentu sebab sudah ditentukan kuota kemampuan sekolah dan jalurnya masing-masing.
"Sudahlah kita berhenti mengintervensi dunia pendidikan ini. Kalau diintervensi terus, bagaimana kualitas pendidikan di sini bisa berjalan dengan baik. Itu yang saya catat sebetulnya pernyataan beliau. Jadi, pendidikan yang baik kan tidak boleh dinominasi oleh suku tertentu, atau orang tertentu, atau orang kaya. Apalagi kan sekolah negeri. Negeri kan milik semua," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
