“Sekarang untuk biaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu hanya Rp40 triliun. Jadi itu sangat kurang untuk membenahi infrastruktur prasarana jadi harus ditambah,” ucap Hetifah kepada Medcom.id, Jumat 6 Juli 2018.
Hetifah mengatakan, dana Rp40 triliun yang saat ini ada belum bisa menutupi kebutuhan pembangunan prasarana pendidikan di Indonesia. Anggaran itu juga dinilai belum cukup untuk menciptakan pemerataan kualitas sekolah di Tanah Air setelah diberlakukannya sistem zonasi.
“Seperti ruang kelas yang ada harus direnovasi itu butuh beberapa puluh trilliun lagi," ujarnya.
Tambahan anggaran, kata Hetifah, memang bukan satu-satunya cara. Ia juga berharap anggaran yang ada saat ini bisa digunakan lebih bijak. "Mana yang lebih prioritas.”
Politikus Golkar itu juga meminta pemerintah menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 mengenai data sarana prasarama pendidikan dasar dan menengah lebih rinci. Misalnya, sarana fisik dan nonfisik, maupun ruang penunjang lain (RPL), yang meliputi kondisi fisik, lokasi, dan kebutuhan.
"Sehingga dapat diketahui wilayah atau daerah prioritas yang diutamakan untuk diberikan kebijakan afirmatif," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
