Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo. Foto: Zoom
Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo. Foto: Zoom

Isi RUU Sisdiknas Tak Dikomunikasikan dengan Baik kepada Masyarakat

Citra Larasati • 29 September 2022 07:00
Jakarta:  Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan, banyak hal positif dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Namun sayangnya, hal tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat. 
 
Anindito atau akrab disapa Nino ini mengatakan, urgensi kehadiran RUU Sisdiknas salah satunya karena didorong adanya kesenjangan mutu pendidikan yang tinggi antardaerah.  Selain itu juga kualitas pendidikan rendah yang erat dengan budaya birokratis dan guru yang belum sejahtera. 
 
Bahkan pada asesmen nasional 2021 terungkap, kesenjangan antara siswa kaya dan miskin dengan pola pengajaran yang sama berjarak 2-3 tahun. Selain itu capain pendidikan terendah sekolah di Jawa itu setara dengan capaian pendidikan tertinggi sekolah di luar Jawa. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kehadiran RUU Sisdiknas, ujar Anindito, bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut. Upaya menghadirkan teknologi dalam pelaksanaan pendidikan, menurut Anindito, merupakan bagian dari solusi untuk menghilangkan kesenjangan yang ada. 
 
Fakta bahwa masih ada infrastruktur yang belum merata di setiap daerah, ujar dia, harus jadi perhatian bersama untuk segera direalisasikan agar kita mampu mengatasi kesenjangan di bidang pendidikan.  Karena dana pendidikan yang dikelola Kemendikbudristek hanya 3 persen dari 20 persen dana fungsi pendidikan yang dialokasikan pada APBN.
 
"Pendanaan sektor pendidikan, ujarnya, merupakan tanggung jawab bersama antarkementerian dan lembaga," kata Nino dalam diskusi bertema Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisidknas yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 28 September 2022.
 
Ketua Forum Rektor Indonesia, Panut Mulyono mengakui, upaya mengajukan RUU Sisdiknas saat ini untuk mengharmonisasikan tiga undang-undang (UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta UU Pendidikan Tinggi) terkait kebijakan pendidikan nasional yang dinilai tidak selaras.  Panut menilai, dalam RUU Sisdiknas yang diajukan pemerintah guru dan dosen diposisikan sebagai pendidik profesional pada Pasal 108 dan 113.
 
Namun, ujarnya, dalam RUU tersebut belum secara eksplisit mengatur tunjangan guru dan dosen.  Menurut Panut, dalam RUU Sisdiknas bahkan mendorong pemerataan pendidikan, kesetaraan dan inklusifitas antara lain pada Pasal 5,10,47,50 dan 64.
 
"Baiknya sejumlah pengaturan yang belum jelas di pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas itu dapat diperjelas pada aturan-aturan pelaksanaannya," ungkap Panut.
Baca juga:  Prinsip Inklusi dan Kesetaraan Harus Tertanam dalam Sistem Pendidikan Nasional

 
(CEU)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif