Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada (UGM), Poppy Sulistyaning, menyoroti kebijakan tersebut. Ia berpendapat bakal ada beberapa sektor yang terdampak kebijakan tersebut.
"Saya kira belum bisa diassess saat ini kaitan tarif Trump dengan biaya pendidikan," kata Poppy kepada Medcom.id, Senin, 7 April 2025.
Ia menjelaskan data dari Observatory of Economic Complexity menunjukkan komoditas ekspor Indonesia ke AS paling signifikan adalah minyak kepala sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Lainnya, ada beberapa produk manufaktur.
"Apabila tarif Trump diberlakukan, kemungkinan besar akan memengaruhi komoditas-komoditas tersebut (CPO hingga manufaktur)," tutur dia.
Lebih dari 50 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai perundingan tarif dagang, kata seorang penasihat ekonomi utama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Minggu. Pernyataan disampaikan di saat para pejabat AS berusaha membela kebijakan tarif Trump yang telah memicu kekhawatiran global.
| Baca juga: Kebijakan Tarif Trump Bawa 'Angin Segar' bagi Indonesia, Apa Saja? |
Dalam wawancara di ABC News 'This Week,' Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett membantah tarif tersebut merupakan bagian dari strategi Trump untuk menghancurkan pasar keuangan guna menekan Federal Reserve AS agar memangkas suku bunga.
Mengutip dari Dawn, Senin, 7 April 2025, Hassett mengatakan tidak akan ada "paksaan politik" dari bank sentral.
Dalam sebuah tulisan di Truth Social pada hari Jumat, Trump membagikan sebuah video yang menunjukkan tarifnya bertujuan memukul pasar saham dengan sengaja untuk memaksa suku bunga yang lebih rendah.
Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam wawancara terpisah di NBC News's Meet the Press, mengecilkan potensi penurunan pasar saham dan mengatakan tidak ada "alasan" untuk mengantisipasi resesi berdasarkan tarif.
Indonesia termasuk negara yang terkena tarif Trump, dengan besaran yang cukup signifikan di angka 32 persen. Kebijakan ini berdampak pada produk seperti tekstil, minyak sawit, dan komponen elektronik, serta berpotensi memperburuk ketidakpastian ekonomi global.
Keputusan tersebut juga memperketat persaingan pasar, termasuk bagi Indonesia. Dalam hal ini menjadi bagian dari perang dagang antara AS dan Tiongkok yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian ekonomi global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
