"Karantina wilayah disarankan dilakukan selama minimal 14 hari, di provinsi-provinsi yang menjadi episentrum (zona merah) penyebaran covid-19 atau daerah lain dengan berbagai pertimbangan," kata dewan guru besar Fakultas Kedokteran UI, Siti Setiati dalam keterangannya, Jumat 27 Maret 2020.
Selain menekan penyebaran virus, karantina wilayah juga bakal mempermudah negara untuk menghitung kebutuhan penanganan di rumah sakit. Mulai dari sumber daya manusia hingga kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD).
Pihaknya bahkan telah melakukan penghitungan terkait roda perekonomian masyarakat ketika terjadi penerapan karantina wilayah. Wilayah DKI Jakarta yang saat ini menjadi zona merah dijadikan contoh.
Menurutnya, negara masih bisa menanggung beban perekonomian DKI Jakarta ketika terjadi karantina wilayah selama dua minggu. Sebanayak 9,6 penduduk Jakarta akan tetap bisa melanjutkan hidup mereka.
Pihaknya telah memproyeksikan biaya makan orang Jakarta dalam satu hari, hingga kebutuhan listrik dan air di Jakarta dalam 14 hari. Menurutnya besaran biaya itu tak akan membuat negara kehabisan uang.
"Untuk 9,6 juta warga Jakarta biaya hidupnya dalam 14 hari berkisar Rp4 triliun. Sedangkan total penerimaan pajak Indonesia per November 2019 sebesar Rp1.312,4 triliun," jelas dia.
Siti melanjutkan, jika terjadi karantina wilayah, tak ada lagi kompensasi untuk warga. Aturan tegas untuk diam di rumah harus pada titik maksimal.
"Selama periode pembatasan sosial ini, denda spesifik diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar. Kerja sama dan koordinasi Pemerintah, seluruh elemen masyarakat seperti TNI, POLRI, pemimpin daerah, pemuka agama, tokoh adat sangat dibutuhkan sehingga menjadi gerakan sosial," terang Siti.
Siti sangat meyakini, karantina wilayah bakal efektif ketika melihat kondisi negara saat ini. Sebab penurunan kasus signifikan juga terjadi di Tiongkok saat provinsi Hubai melakukan karantina wilayah.
"Pelaksanaan lockdown dan aturan pembatasan aktivitas sosial yang ketat di Provinsi Hubei, Tiongkok telah terbukti efektif menurunkan kasus sebesar 37 persen lebih rendah dibandingkan kota lain yang tidak menerapkan sistem ini," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
