Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, kerja sama repatriasi kali ini merupakan perpanjangan dari kerja sama sebelumnya, dengan memasukkan sejumlah revisi. "Sekarang sudah rampung, akan berlanjut," kata Himar Farid, di Gedung Direktorat Kebudayaan, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
Penandatangan MoU kerja sama tersebut dilakukan oleh duta besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii dan Hilmar Farid. Kerja sama tentang Pemberian Akses dan Pelaksanaan Pengumpulan dan Repatriasi Kerangka Tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua ini ditandatangani 20 November 2013.
Kerja sama tersebut meliputi proses pencarian, pengumpulan kerangka dan identifikasi kerangka, kemudian kerangka dibakar sehingga menghasilkan abu untuk dibawa pemerintah Jepang.
Sementara itu Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Fitra Arda mengatakan, yang menjadi poin penting dalam perpanjangan kerja sama ini adalah proses ekskavasi (penggalian) harus memberikan manfaat kesejahteraan bagi penduduk lokal. Pasalnya dalam prosesnya akan melibatkan para penduduk.
"Yang kita pentingkan sebetulnya adalah kesepakatan-kesepakatan itu melibatkan masyarakat setempat. Di perpanjangan itu ada, sudah dilakukan, harapannya memberikan kesejahteraan masyarakat lokal ketika diekskavasi," imbuhnya.
Baca: Tim Arkeolog Ekskavasi Reruntuhan Situs Purbakala di Malang
Terkait biaya, Masafumi mengatakan akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Jepang. Meski begitu, belum diketahui besaran nominalnya. "Sebenarnya kami belum tentukan besarnya biaya kegiatan, tapi kami akan melanjutkan," kata Masafumi.
Ia juga berharap, proses ekskavasi dilakukan secepat mungkin. Pada 2020 nanti, pihak pemerintah Jepang akan mendatangkan tim. "Kami ingin melakukan kegiatan secepat mungkin, misalnya awal tahun depan mengirimkan tim ke sini. Untuk mengirimkan tim dari jepang ke Indonesia sebenarnya masih ada beberapa isu isu atau rencana yang harus dibicarakan," imbuhnya.
Selain itu, ia juga menambahkan pihaknya harus berbicara dengan pemerintah kota dan tempat tempat di Papua sebelum melakukan ekskavasi. Masafumi menyebut, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Jepang, setidaknya ada 20ribu tentara Jepang yang ada di Papua dan Papua Barat.
Tetapi, menurutnya itu masih tergantung pada hasil kajian dan riset timnya nanti. Pasalnya 70 tahun berlalu sejak perang dunia kedua akan sulit untuk diidentifikasi.
Ia juga berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang aktif membantu dalam kerja sama repatriasi. Ia berharap kerja sama tersebut dapat mempererat hubungan bilateral kedua negara. "Saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Indonesia. Saya sangat senang, pihak terkait di Indonesia aktif untuk kerja sama dengan Jepang" ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
