Ilustrasi akun Instagram Kemendikbud, Medcom.id/Citra Larasati.
Ilustrasi akun Instagram Kemendikbud, Medcom.id/Citra Larasati.

Protes Zonasi, Instagram Kemendikbud Diserbu Warganet

Pendidikan Sistem Zonasi PPDB 2019
Antara • 18 Juni 2019 13:20
Jakarta: Sejumlah warganet mengeluhkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sistem tersebut dikeluhkan karena tidak mempertimbangkan hasil Ujian Nasional (UN).
 
"Ya, terus buat apa UN diadakan, Pak? Tahu gitu tidak usah ikut bimbingan belajar sana-sini, Pak, terbuang sia-sia uang orangtua saya," tulis akun Instagram @qonitafadiyah di laman Instagram Kemendikbud, @kemdikbud.ri.
 
Kritik sistem zonasi juga dilontarkan warganet lainnya. Apalagi, kualitas, sarana serta prasarana sejumlah sekolah belum merata. Akun @amruafa meminta pemerintah menyetarakan dahulu fasilitas sekolah baru kemudian memakai sistem zonasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masa iya sekolah fasilitas A lebih bagus daripada B, C, D. Katanya biar tidak ada sekolah favorit," cuit @amruafa.
 
Baca:Komisi X: Sistem Zonasi Jangan Dibuat Kaku
 
Selain itu, wali murid juga mengeluhkan PPDB berbasis zonasi. Akun Facebook Liefy Wirjokoesoemo mengeluhkan susahnya masuk di sekolah negeri karena nilai UN tidak ada pengaruhnya.
 
"Siapa yang daftar duluan berpeluang besar diterima bila ada zonasi yang sama. Alhasil pagi ini ada yang sudah datang ke sekolah yang dituju jam 03.00 pagi," kata Liefy.
 
Liefy menyebut, antrean pendaftaran sekolah sudah mengular, bahkan tak lama selepas salat Subuh. Liefy mengaku iba dengan anak-anak yang memiliki nilai UN tinggi, tapi jauh dari zona. Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
 
Sebelumnya, Mendikbud bersama Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ. Edaran yang ditujukan kepada para Kepala Daerah ini bertujuan agar Pemerintah Daerah segera menetapkan kebijakan petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 serta zonasi persekolahan sesuai kewenangan masing-masing.
 
Sementara Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 mengatur agar PPDB yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur Zonasi (paling sedikit 90 persen), jalur Prestasi (paling banyak 5 persen), dan jalur Perpindahan Orangtua/Wali (paling banyak 5 persen).
 
Nilai UN tidak dijadikan syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orangtua. Penerapan PPDB yang menyimpang dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tidak dibenarkan.
 
Baca:Sistem Zonasi Abaikan Fakta Kurangnya Jumlah Sekolah Negeri
 
Sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku, seperti teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
Selain kanal yang dikelola pemerintah daerah, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan/pengaduan pelanggaran PPDB di antaranya Unit Layanan Terpadu (ULT) melalui https://ult.kemdikbud.go.id; SMS 0811976929; pengaduan@kemdikbud.go.id.
 
Kemudian, posko Pengaduan Itjen melalui https://posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id/; SMS/WhatsApp 08119958020. Selanjutnya, Saber Pungli melalui hotline 193; SMS 1193;
lapor@saberpungli.id dan Ombudsman melalui https://www.ombudsman.go.id/pengaduan; hotline 137.*
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif