"Karena dalam masa transisi ini kami membayangkan semua kebijakan harus ada masa transisi sebelum sepenuhnya dilaksanakan," kata Huda dalam webinar 'Menciptakkan Insan Indonesia Unggul Setahun Implementasi MBKM', Rabu, 10 November 2021.
Huda mengatakan, Komisi X DPR terus memberi kesempatan kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim terus mengembangkan MBKM. Tinggal bagaimana Nadiem mencari titik temu dari masa transisi ini.
Baca: Direvisi, Ini Juklak Terbaru KIP Kuliah
Menurut Huda, salah satu cara menyelesaikan perbedaan cara pandang ialah dengan merangkul seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Menurut dia, sejauh ini beda cara pandang itu terjadi karena pihak Kemendikbudristek belum merangkul semua pihak.
"Di dalamnya adalah menyangkut soal institusi pendidikan kita baik negeri maupun swasta, perguruan tinggi negeri maupun swasta, mengajak dan merangkul mahasiswa, dosen, guru dan seterusnya. Ini yang sebenarnya masih menjadi catatan yang terus kami sampaikan kepada Nadiem," tutur dia.
Huda berharap tidak ada kesan eksklusif terhadap program pendididikan yang disusun Kemendikbudristek. Menurutnya, tak ada satupun stakeholders pendidikan yang disingkirkan guna membangun MBKM.
"Jadi kami merekomendasikan untuk semua stakeholders diajak, dirangkul, dalam rangka untuk menyukseskan MBKM," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
