Salah satu pengubahan nama negara paling disorot adalah Thailand yang kini ditulis Tailan. Kepala Pusat Pengembangan, Pelindungan Bahasa dan Sastra, Dora Amalia menjelaskan pengubahan nama negara itu tidak tiba-tiba.
Tinjauan terhadap penulisan Thailand, kata dia, telah dilakukan sejak tahun 2021. Setelah melakukan pembahasan, pada tahun 2023 disepakati eksonim atau penyebutan dan tulisan selaras dengan hak dari bahasa yang dimiliki Indonesia.
"Ketika sistem bunyi bahasa Indonesia tidak mengakomodasi klaster TH, kita boleh membuang H setelah T itu," jelas Dora dalam Taklimat Media, Jumat 23 Januari 2026.
Selanjutnya adalah klaster ND. Di Indonesia tulisan ND tidak dibunyikan. "Kita tidak pernah mengatakan Thailand dengan ND yang dibunyikan. Jadi seperti itu salah satu alasannya. Jadi pembahasannya dimulai karena untuk menyesuaikan dengan tata bunyi bahasa Indonesia," pungkasnya.
Melansir unggahan X Badan Informasi Geospasial (BIG) @infogeospasial, pembaruan penulisan nama negara dilakukan melalui forum internasional. Pembaharuan ini bertujuan untuk penyelarasan penulisan geografis dunia dengan kaida ortografi dan fonologi bahasa Indonesia yang bagku.
Adapun salah satu perubahan nama negara adalah Thailand. Kini negara tersebut tertulis Tailan.
"Nama Tailan itu sudah berdasarkan dokumen eksonim hasil kesepakatan antara BIG, Badan Bahasa dan ahli linguistik Universitas Indonesia terkait pembaharuan standarisasi penamaan geografis nama negara di dunia," jelas BIG dikutip dari akun X resminya @infogeospasial, Jumat 16 Januari 2026.
Perubahan ini pun sudah disampaikan dan masuk dalam dokumen Badan Ahli Penamaan Geografis PBB (UNGEGN) pada 2025 lalu. Proses ini pun sebenarnya sudah melalui jalan yang panjang.
Inisiatif standarisasi ini dilakukan sejak 2019 dan dilanjutkan serta diperkuat pada 2024. Inisiatif ini didorong agar penulisan nama negara asing selaras dengan kaidah bahasa Indonesia tanpa menyimpang dari daftar resmi negara anggota PBB.
Selain Tailan, ada pula perubahan seperti negara Paraguay menjadi Paraguai serta Swiss menjadi Swis. Untuk dokumen perubahan negara ini bisa diakses di link unstats.un.org.
Lebih lanjut, dalam dokumen unstat.un.org, pemerintah Indonesia melalui BIG hingga Badan Bahasa menjelaskan jika Indonesia juga ingin mengatasi variasi penulisan yang tidak konsisten di berbagai sumber. Harapannya dengan pembaharuan ini dokumen kenegaraan, surat menyurat pemerintahan, bahan ajar, media masa hingga publikasi pendidikan memiliki rujukan resmi.
| Baca juga: Sesuai KBBI! Ini Ejaan 194 Nama Negara Dalam Bahasa Indonesia yang Benar |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
