Universitas Brawijaya. Foto: Dok Humas UB.
Universitas Brawijaya. Foto: Dok Humas UB.

Hardiknas 2021, Ini Catatan Pemerhati Pendidikan dari UB

Pendidikan Kebijakan pendidikan Kampus Merdeka Merdeka Belajar Hardiknas 2021
Arga sumantri • 05 Mei 2021 11:12
Malang: Pemerhati pendidikan dari Universitas Brawijaya (UB) Hendrawan Soetanto memberikan empat catatan dalam Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021. Khususnya, merujuk siniar (podcast) antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
 
Catatan pertama, kata dia, pandemi covid-19 telah menjadi alat asesmen tak langsung terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Mulai dari kelemahan kebijakan, program, maupun implementasi pendidikan nasional selama ini atas wilayah NKRI yang masalah dan solusinya beragam.
 
Kedua, ketimpangan yang nyata antara pusat dan daerah. Menurut dia, ini disebabkan kurangnya implementasi pembangunan infrastruktur pendidikan berikut perbedaan pemahaman antara pemerataan dengan keadilan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Ada Beasiswa Studi Agama untuk Mahasiswa Asal Banyuwangi
 
Ketiga, ada dua kutub berseberangan antara pemikiran Jokowi dan Nadiem dengan kelompok guru atau dosen. Ia mengatakan, Jokowi dan Nadiem berada pada satu kutub progresif development, sedangkan kelompok guru atau dosen berada pada kutub istiqomah. 
 
"Kutub progresif development menginginkan dan sekaligus memberi contoh bagaimana sosok pembelajar seharusnya menjalani kehidupan, yaitu dari pelajar, terjun ke dunia kerja, berinovasi dari satu bidang ke bidang lainnya secara merdeka penentuan masa depannya dengan segala risiko dan manfaatnya," ujar Hendrawan mengutip siaran pers UB, Rabu, 5 Mei 2021.
 
Jokowi, kata dia, telah mempraktikkan dalam kehidupannya, mulai jadi mahasiswa, pengusaha mebel, menjadi walikota, gubernur, dan akhirnya Presiden. Sedangkan Nadiem, mulai kuliah, mengajar, bisnis teknologi, hingga menerima tawaran menjadi menteri.
 
"Sementara kelompok istiqomah memilih jargon 'Sekali guru/dosen, tetap guru/dosen', sehingga lebih banyak menampilkan kekhawatiran, pesimisme akan suatu perubahan yang telah menjadi keniscayaan bagi kehidupan di muka bumi ini," jelasnya.
 
Baca: Negara Bertanggung Jawab Penuhi Hak Pendidikan Saat Pandemi
 
Hendrawan menangkap ide kegiatan di luar setara dengan 20 SKS dimaksudkan agar mahasiswa dapat belajar langsung dari sumber yang mereka inginkan tanpa harus menanggung beban kurikulum konvensional yang lahir dari pemikiran kelompok istiqomah. 
 
Menurut dia, ini bisa dilihat dari pendapat seorang Guru Besar PTN ternama yang berpendapat bahwa dosen tidak perlu membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Cukup silabus dan selama ini terbukti sukses menghasilkan lulusan berkualitas. "Sebuah analogi kejumudan di tengah arus perubahan," cetusnya.
 
Sebagai catatan penutup, lanjut dia, ide akan ada asesmen tentang Indeks Pendidikan Karakter di sekolah merupakan manifestasi program revolusi mental yang terasa amat pahit bagi kelompok penganut 'madhab Istiqomah'. Menurut dia, selama ini pendidikan budi pekerti lewat jalur mapel atau mata kuliah agama, dasar negara serta Kewarganegaraan, masih belum tampak internalisasinya dalam kehidupan nyata. 
 
"Pelanggaran norma hukum di jalan, di kantor maupun di masyarakat masih terus berlangsung, meski jumlah rumah ibadah mengalami peningkatan luar biasa di Indonesia. Perlu kita renungkan dari sisi mana akar masalah kegagalan implementasi pendidikan karakter selama ini," ungkapnya.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif