Doni menyebut hal itu tampak dari sejumlah webinar hingga diskusi yang hanya disiarkan lewat YouTube milik Kemendikbudristek. Terbaru, diskusi dengan format siniar atau podcast pun hanya melibatkan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo saja.
"Daripada membuat podcast seperti ini yang belum tentu juga banyak orang bisa mengaksesnya, akan lebih baik komunikasi publiknya itu sebaiknya dilakukan secara langsung. Bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, praktisi," ujar Doni dalam siaran YouTube Pendidikan Karakter, Selasa, 20 September 2022.
Doni menyebut pertemuan juga bukan sekadar sosialisasi. Kemendikbudristek sebagai perwakilan pemerintah di bidang pendidikan harus memberikan waktu semua pihak untuk mendalami RUU Sisdiknas dan kemudian memberikan masukan-masukan terkait.
Dia menuturkan bila perlu dilakukan riset bersama-sama. Sehingga, masing-masing kelompok komunitas dapat merasa dilibatkan.
"Kalau diskusi seperti ini (lewat podcast), ini kan baru draf yang resmi saja yang versi Agustus yang dipasang di situs kementerian. Kan sebelumnya tidak, padahal sebenarnya kan potensinya banyak," kata Doni.
Doni juga menilai Kemendikbudristek tak terlalu terbuka pada awal pembahasan RUU Sisdiknas. Dia menyebut resistensi terhadap perubahan dalam RUU Sisdiknas tidak akan sebesar sekarang bila ada keterbukaan sejak awal.
"Padahal sejak Januari kalau itu (draf RUU) dipasang di situs kementerian lalu sampai di September ini kementerian melakukan roadshow dialog dengan banyak pihak, dengan banyak pemangku kepentingan, saya rasa tidak akan banyak resistensi seperti ini," tutur Doni.
| Baca juga: Bantah Disebut Tak Bela Kesejahteraan Guru, Nadiem: Lihat Saja Rekam Jejak Kita |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
