"Tak perlulah dituliskan karena itu domain daerah," kata Darmaningtyas kepada Medcom.id, Jumat, 14 Oktober 2022.
Dia menilai pemerintah pusat sudah terlalu jauh mengatur soal seragam sekolah. Darmaningtyas menyebut pemerintah pusat tak perlu mengatur pakaian adat bagi siswa.
"Sebaiknya nentuin sekolah mau pakai pakaian adat atau tidak sebaiknya itu domain daerah, bukan pusat," tutur dia.
Darmaningtyas menyebut sangat sulit aturan pemakaian pakaian adat menjadi tak wajib. Sebab, kerap kali setelah diatur pemerintah pusat hal itu ditangkap sebagai kewajiban di daerah.
"Meski dikatakan "dapat" dalam praktik di lapangan oleh birokrasi pendidikan diterjemahkan menjadi wajib. Itu berdasarkan pengalaman selama ini," tutur dia.
Baca juga: Pakaian Adat di Sekolah Tidak Wajib, Ini Alasan Tetap Tertulis di Permendikbudristek |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News