Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai Presiden Jokowi tidak akan pernah mengumumkan kenaikan harga BBM Subsidi. Sebab, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan harga Solar menjadi Rp8.500 sudah pasti akan menyulut inflasi.
Fahmy menuturkan kontribusi inflasi kenaikkan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen sedangkan kenaikkan harga Solar diperkirakan sebesar 1,04 persen sehingga sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen. Padahal, inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen sehingga total inflasi akan mencapai 7,17 persen.
Dibandingkan dengan inflasi pada 2021 hanya pada kisaran 3 persen yoy maka dengan inflasi sebesar 7,17 persen akan memperpuruk daya beli dan konsumsi masyarakat. Sehingga, akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen.
Selain itu, dengan inflasi sebesar 7,17 persen tentu akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin. Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat penaikan harga BBM Subsidi.
“Karenanya dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin. Berdasarkan pernyataan Jokowi itu sesungguhnya mengisyaratkan Jokowi tidak menaikkan harga BBM Subsidi dalam waktu dekat ini karena pertaruhannya cukup besar," ujar Fahmy dikutip dari laman ugm.ac.id, Rabu, 24 Agustus 2022.
Fahmy mengakui beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp502,4 triliun. Meski begitu, beban subsidi Rp502,4 triliun adalah total anggaran subsidi energi, terdiri dari subsidi BBM, LPG 3 Kg, dan listrik yang diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi.
Sedangkan, realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar Rp88,7 trliun untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 Kg baru sebesar Rp62,7 triliun. Dengan beban pengeluaran sebesar itu, kata Fahmy, Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan entengnya menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta KL. Selain pengeluaran riil subsidi BBM (cash out flow), ada juga tambahan pemasukan riil (cash inflow) di APBN akibat kenaikan harga komoditi ekspor yang meningkat.
“Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022 sesungguhnya tidak ada urgensi menaikkan harga BBM Subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini," papar dia.
| Baca juga: Menko Airlangga: Pengumuman Kenaikan Pertalite Tunggu Skema Final! |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
