"Sistem zonasi itu pakai pemerintahan itu sampai nangis-nangis orang yang punya anak pintar, NEM-nya tinggi, sekolah yang favorit itu tidak jauh dari rumah, hanya beda kecamatan dia enggak bisa masuk nangis orang tuanya," ungkap Fikri dalam diskusi Dialetika Demokrasi bertema Polemik Zonasi PPDB, Bagaimana Solusinya? di siaran YouTube Setjen DPR RI dikutip Jumat, 21 Juli 2023.
Fikri menyebut atas permasalahan itu, ia sudah mendengar ada beberapa perbaikan. Namun, nyatanya masih juga menemui titik buntu.
"Jadi, konon tidak pakai (wilayah) pemerintahan. Tapi pakai radius. Ini kemudian ada masalah lagi," tutur dia.
Permasalahan muncul karena ada beberapa pemerintah daerah yang menerapkan Perda RT RW soal tata ruang dan wilayah. Hal itu membuat tata kotanya diatur berdasarkan zona.
"Jadi, ada zona perdagangan sendiri, zona perkantoran, zona pendidikan sendiri yang akhirnya sekolahnya berjejer begitu. Kalau dikasih radius berarti akan ada siswa yang tidak sampai, atau dia jadi blankspot karena jauh dari zona pendidikan. Maka akan sulit mendapatkan sekolah yang baik," ungkap Fikri.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong sistem zonasi dievaluasi. Dia juga meminta sistem PPDB dikawal.
"Mestinya harus dievaluasi dan ini masalahnya setiap tahun. Kasian orang tua," ujar dia.
| Baca juga: Kisruh PPDB Berulang, Komisi X DPR Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Zonasi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
