Mendikbud Nadiem Makarim. Tangkapan layar.
Mendikbud Nadiem Makarim. Tangkapan layar.

Nadiem Usulkan Peta Jalan Pendidikan Dikukuhkan dalam Bentuk Perpres

Pendidikan Kebijakan pendidikan Nadiem Makarim Merdeka Belajar Peta Jalan Pendidikan
Arga sumantri • 16 November 2020 12:08
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengusulkan peta jalan pendidikan bisa dikukuhkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres). Ada sejumlah alasan yang mendasari usulan tersebut.
 
Nadiem menyampaikan, objektif utama peta jalan pendidikan ini yaitu memasukkan konsep tersebut dan mengabadikannya melalui revisi Undang-Undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini, kata dia, sedang dalam proses, namun memerlukan waktu yang cukup lama.
 
"Kami juga mengusulkan peta jalan pendidikan bisa dikukuhkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga ini juga bisa menambahkan kekuatannya, selama perbincangan dengan revisi UU Sisdiknas terjadi," ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Senin, 16 November 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nadiem menjelaskan, ada banyak kebijakan dalam peta jalan pendidikan yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian lain. Melalui Perpres, Nadiem meyakini segala hal menyangkut peta jalan pendidikan akan bisa dilakukan lebih cepat.
 
"Walaupun objektif utama kita akan diabadikan melalui uu sisdiknas. Tapi juga kami usulkan juga ada Perpres untuk menguatkan lagi peta jalan pendidikan, terutama untuk mengkoordinasikan antara pemerintah pusat dan daerah," jelasnya.
 
Baca:Nadiem Beberkan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035
 
Nadiem menyampaikan, perkembangan penyusunan peta jalan pendidikan hingga saat ini, Kemendikbud terus mencari masukan dari banyak pihak. Beberapa masukan yang telah masuk antara lain dari kementerian, Komisi X DPR, dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
 
Kemendikbud juga telah menerima masukan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain itu, ada pula masukan dari perwakilan industri dan sektor swasta mengenai peta jalan pendidikan.
 
Selanjutnya, kata Nadiem, Kemendikbud akan mencari masukan dari banyak pihak lain. Misalnya, organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan sejumlah organisasi guru seperti Persatuag Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan lain-lain.
 
Kemendikbud juga akan meminta masukan organisasi keagamaan dan organisasi multilateral, serta organisasi internasional seperti OECD untuk mendapatkan perspektif peta jalan pendidikan secara global. Perwakilan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta, institusi dan yayasan pendidikan juga akan dimintai masukan.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif