Ferdiansyah mengimbau masyarakat melapor kepada DPR bila ada pihak yang memaksakan implementasi Kurikulum Merdeka. Nantinya, DPR akan menginvestigasi untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
"Kalau misal ada dari dinas pendidikan memaksakan Kurikulum Merdeka, jelaskan bahwa sudah jadi keputusan Panja implementasi Kurikulum Merdeka tidak dipaksakan," ujar Ferdiansyah dalam diskusi Ngobrol Pintar Seputar Kebijakan Edukasi secara daring, Senin, 18 Juli 2022.
Ferdiansyah meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus menyempurnakan Kurikulum Merdeka. Menurutnya, masih ada kekurangan yang harus dilengkapi, seperti bahan ajar dan klasifikasi pelaksanaan agar masyarakat tidak kebingungan.
"Perubahan kurikulum tidak bisa cepat. Butuh proses, pelan tapi pasti. Minimal 10 tahun," tutur dia.
Ferdiasnyah menyebut saat ini ada 140 ribu sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka bukan atas kesadaran sendiri. Ratusan ribu sekolah itu diminta mendaftar untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.
"Sebanyak 140 ribu itu ternyata kalau kita selami, tolong kalau salah dikoreksi, itu mendaftar. Bukan keinginan atau atas kesadaran dia mampu mengikuti Kurikulum Merdeka," ujar Ferdiansyah.
| Baca juga: Legislator Nilai 140 Ribu Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka Bukan Karena Kesadaran Sendiri |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
