TK Cugenang rusak akibat gempa Cianjur. DOK Kemendikbud
TK Cugenang rusak akibat gempa Cianjur. DOK Kemendikbud

Potensi Bencana Alam Tinggi, Sistem Pendidikan Resilien Harus Jadi Perhatian Pemerintah

Renatha Swasty • 24 November 2022 14:14
Jakarta: Head of Education Research dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Latasha Safira menyebut gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat kembali mengangkat urgensi pendidikan resilien di Indonesia. Dia menyebut sebagai negara berisiko tinggi terkena bencana alam, sistem pendidikan resilien sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
 
"Posisi Indonesia yang rentan terhadap bencana alam membuat opsi pembelajaran campuran luring-daring (hybrid learning) perlu dipertimbangkan. Sayangnya, pelaksanaan pembelajaran ini sulit dilakukan di semua daerah secara merata akibat kendala tidak meratanya infrastruktur, seperti listrik, jaringan telepon, dan internet yang memperlebar jurang kesenjangan pendidikan," kata Latasha dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 November 2022.
 
Latasha menjelaskan skema pembelajaran tatap muka-daring (hybrid learning) juga dapat dijadikan sebagai batu loncatan untuk mempersiapkan sistem pendidikan Indonesia lebih resilien dan tahan bencana. Skema ini juga diharapkan dapat mengakomodir keragaman situasi dan kondisi lanskap pendidikan di Tanah Air.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Sistem pendidikan nasional perlu dirancang untuk lebih resilien terhadap ancaman bencana dan pandemi menunjukkan urgensi untuk mempersiapkan hal tersebut. Untuk itu pelaksanaan hybrid learning bisa jadi opsi untuk pemerintah belajar dari berbagai evaluasi pembelajaran jarak jauh yang sudah dilakukan,” tutur dia.
 
Hybrid learning diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pendidikan keseluruhan bagi siswa, guru, bahkan orang tua. Namun, kata dia, integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional masih perlu diperhatikan bersama-sama.
 
Pemerintah perlu dipacu meningkatkan jangkauan dan kualitas internet di Indonesia melalui kerja sama dengan pihak swasta. Konektivitas internet merupakan salah satu syarat meningkatkan agenda transformasi digital dan pendidikan resilien di Indonesia secara simultan.
 
Latasha menyebut pemerintah perlu memastikan anak-anak yang menjadi korban gempa tetap dapat mengakses pendidikan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Langkah-langkah penyesuaian, seperti mendata dan mengidentifikasi siswa dan guru terdampak, serta mengidentifikasi jenis bantuan yang paling diperlukan, merupakan langkah awal yang dapat dilakukan.
 
Namun, selama hal-hal yang menjadi kendala dalam implementasi Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ yang dihadapi siswa, guru, dan orang tua dalam PJJ selama pandemi tidak dimitigasi, maka menjamin akses siswa terdampak bencana pada pendidikan akan tetap sulit.
 
Latasha menuturkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebetulnya sudah mengakui dan menjamin akses pendidikan kepada siswa terdampak bencana, termasuk di dalamnya penyesuaian terhadap target pembelajaran, evaluasi, implementasi kurikulum dan tanggung jawab guru. Dia menegaskan mempertimbangkan kerentanan Indonesia terhadap bencana alam dan kemungkinan diberlakukannya kembali PJJ, pendidikan resilien perlu menjadi prioritas pemerintah.
 
Baca juga: Nadiem Tekankan Pentingnya Warga Pendidikan Memiliki Kemampuan Tanggap Bencana

 
(REN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif