Jumpa Pers 'Seminar Nasional Pencegahan Pencurian Sumberdaya Hayati Indonesia'. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia
Jumpa Pers 'Seminar Nasional Pencegahan Pencurian Sumberdaya Hayati Indonesia'. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia

Waspadai Pencurian Sumber Daya Hayati Indonesia

Pendidikan Riset dan Penelitian
Intan Yunelia • 28 Oktober 2019 17:28
Tangerang: Indonesia membutuhkan langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan kekayaan sumber daya hayati. Terutama sumber daya genetik, pengetahuan tradisional agar tidak dicuri oleh negara lain, atau lebih dikenal denganbiopiracy.
 
Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek)/ Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menggelar 'Seminar Nasional Pencegahan Pencurian Sumberdaya Hayati Indonesia' di Hotel Bandara Internasional, Tangerang, Senin, 28 Oktober 2019. Seminar membahas potensi pengembangan sumber daya hayati Indonesia bagi ekonomi di masa depan.
 
"Pencurian terhadap sumber daya hayati, terutama sumber daya genetik Indonesia juga menjadi masalah yang akan merugikan ekonomi Indonesia," kataSekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, di Tangerang, Senin 28 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, banyak sumber daya hayati khususnya genetika obat, bahan industri dan pangan yang perlu dipatenkan. Pasalnya, banyak bahan genetika dimanfaatkan tanpa izin oleh perusahaan dan pakar luar negeri.
 
"Jika tidak dimanfaatkan oleh Indonesia, maka potensi keanekaragaman hayati yang besar tersebut akan dimanfaatkan oleh negara maju dan perusahaan multinasional," ujar Agung.
 
Ia menjelaskan, bahwa riset, pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas SDM di bidang sumber daya hayati harus ditingkatkan. Sesuai dengan program prioritas Kabinet Indonesia Maju yaitu peningkatan kualitas SDM.
 
Di kesempatan yang sama, Direktur Riset, Pengabdian Masyarakat Kemenristek/BRIN, Ocky Karna Radjasa menyampaikan dengan UU Sisnas Iptek juga memberikan perlindungan bagi sumberdaya hayati Indonesia. Sekaligus regulasi hukum dan sanksi pihak yang melanggar ketentuan terkait dengan penelitian asing.
 
Sanksi tersebut terdapat dalam UU Sisnas Iptek mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana.
 
"Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing, orang asing dan orang Indonesia yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap) di Indonesia dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing di antaranya wajib menyerahkan data primer kegiatan Litbangjirap. Selain itu juga harus memberikan pembagian keuntungan secara proposional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan," papar Ocky.
 
Setiap orang asing yang melakukan Litbangjirap tanpa izin juga akan dikenakan sanksi secara bertahap. Mulai dari sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing sampai sanksi berupa pidana denda paling banyak Rp4 miliar.
 
"Disebut dalam pasal 76 diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian pembinaan, denda administratif, pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam pelanggaran penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan atau pencabutan izin," pungkasnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif