Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, perkembangan vaksinasi anak usia 12-17 tahun belum merata. Secara nasional, kata dia, perkembangannya masih lambat, yakni 49,15 persen untuk dosis 1 dan 30,14 persen dosis 2 (data 7 November 2021, Kemenkes).
"P2G mendesak pemerintah pusat dan Pemda mempercepat vaksinasi pelajar usia 12-17 tahun, demi tuntasnya target vaksinasi 26 juta anak Indonesia usia 12-17," kata Iman dalam keterangannya, Selasa, 9 November 2021.
Ia menyebut, beberapa daerah masih lambat melakukan vaksinasi anak usia 12-17 tahun. Misalnya, Sulawesi Tenggara, Maluku, Aceh dan Papua, yang dosis pertama masih di bawah 35 persen dan dosis kedua baru 21 persen.
Iman menambahkan, P2G menyambut baik rencana vaksinasi anak usia 6-11 tahun oleh pemerintah. Tetapi, vaksinasi hendaknya dilakukan setelah memenuhi serangkaian uji coba, dievaluasi, mendapatkan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan prasyarat medis lainnya.
"P2G mengimbau orang tua siswa usia 6-11 tahun (SD/MI) mengizinkan anaknya divaksinasi. Orang tua jangan khawatir, vaksinasi dilakukan demi kesehatan anak usia SD dan demi mencapai minimal 70 persen herd immunity di sekolah," ungkapnya.
Baca: Undip Luncurkan Bus Anti Covid-19, Diklaim yang Pertama di Indonesia
P2G juga memantau pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang berjalan selama ini. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyebut masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang kurang inisiatif melakukan tes swab rutin secara acak kepada guru dan siswa.
"Swab rutin sangat penting dilakukan, sebagai langkah pemetaan sekaligus pencegahan klaster covid-19 di sekolah," kata Satriwan.
Satriwan mencatat dan mengapresiasi beberapa Pemda yang mewajibkan tes swab acak sebelum PTM T dimulai dan melakukannya secara rutin. Contohnya, Kota Surabaya, Bandung, Karawang, Kupang, Malang, Sleman, Yogyakarta, Ambon, Madiun, Tegal, Blitar, Madiun, Tangerang, Tegal, Kendal, Blora, Bogor, dan Banjarmasin.
"P2G sangat berharap semua pemda melakukan tes acak swab kepada guru dan siswa secara rutin. Jangan sampai euforia penurunan angka positivity rate membuat Pemda berhenti melakukan pengecekan dan pemetaan," ungkap Satriwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
