Seorang guru tengah mengajarkan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. ANT/Zabur Karuru.
Seorang guru tengah mengajarkan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. ANT/Zabur Karuru.

Satu Zona Ditargetkan Punya Satu Sekolah Inklusi

Pendidikan Sistem Zonasi Sekolah Inklusi Pendidikan Inklusi
Intan Yunelia • 16 Juli 2019 12:15
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan layanan pada pendidikan inklusif di daerahnya. Terutama di era sistem zonasi sekarang ini, satu zona ditargetkan memiliki satu Sekolah Inklusi.
 
Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Kemendikbud, Sanusi mengatakan, pemda menjadi kunci dalam peningkatan akses layanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah kebutuhan khusus di antaranya mulai dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.
 
“Tidak harus kabupaten atau kota itu mendeklarasikan sebagai wilayah inklusi. Yang penting bisa dipastikan di setiap kecamatan ada sekolah inklusinya,” kata Sanusi di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia melanjutkan, melalui kebijakan zonasi pendidikan, pemerintah dapat berupaya lebih cepat tanggap dalam melakukan intervensi dan afirmasi dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Targetnya setiap zona memiliki satu sekolah inklusi.
 
“Permendikbudnya kan sudah jelas. Dari zonasi 80 persen itu mewajibkan kuota untuk siswa berkebutuhan khusus dan untuk siswa miskin. Kita harapkan ini dipatuhi juga oleh pemerintah daerah, dan kita akan dukung,” paparnya.
 
Baca:Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Mendaftar Sekolah Negeri
 
Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh negara.
 
Adapun peserta didik yang dimaksud dalam peraturan menteri di antaranya adalah siswa tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, serta tunaganda.
 
Ia menjabarkan, dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tersebut mewajibkan pemerintah kabupaten dan daerah untuk menunjuk paling sedikit satu SD, satu SMP pada setiap kecamatan. Selain itu aatu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
 
“Permendiknas 70 Tahun 2009 ini memang sudah sepuluh tahun. Kita terus pantau dan evaluasi. Tentunya kita harapkan dapat dipatuhi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
 
Perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan khusus ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemda. Salah satu isu alokasi anggaran dalam menjaga mutu dan penyediaan fasilitas pendidikan khusus.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif