Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim. Dok Pribadi.
Wakil Sekjen FSGI Satriwan Salim. Dok Pribadi.

Inspektorat Jenderal Kemendikbud Diminta Awasi Subsidi Kuota

Pendidikan Kebijakan pendidikan Pembelajaran Daring
Ilham Pratama Putra • 09 September 2020 16:01
Jakarta: Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menyebut ada potensi penyimpangan dalam program subsidi kuota untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kepala sekolah bisa saja memaksa warga satuan pendidikan untuk mengganti nomor handphone guna mencari keuntungan dari pihak provider atau operator penyelenggara jasa telekomunikasi.
 
"Ini kan memang kewenangannya ada di kepala sekolah, jadi menurut saya kalau ada unsur paksaan ini jelas melanggar hak guru dan anak, ini jelas. Tapi kalau ada unsur paksaan loh ya," kata Satriwan kepada Medcom.id, Rabu, 9 September 2020.
 
Dia berharap Inspektorat Jendral Kemendikbud bisa mengawasi penyaluran subsidi kuota. FSGI tidak ingin kepala sekolah memaksakan warga pendidikan mengganti nomor karena iming-iming hadiah dari provider.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Komisi X: Jangan Hanya Pulsa, Harus Ada Subsidi Smartphone
 
Menurut Satriwan, ada potensi penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power. Utamanya, kalau kepala sekolah tergiur dugaan iming-iming hadiah dari provider.
 
"Hak siswa itu menggunakan nomor apapun. Apalagi mungkin dia (siswa) sudah lama berlangganan dengan nomor tersebut, dan mana tahu di rumahnya sinyalnya lebih bagus yang nomor dia punya," terang Satriwan.
 
Pengawasan terhadap Dinas Pendidikan juga perlu dilakukan. Sebab, bisa saja Kepala Dinas Pendidikan justru memberi arahan kepada kepala sekolah untuk menggunakan nomor handphone dari provider tertentu.
 
"Seandainya Dinas Pendidikan berkerja sama (dengan provider) ini patut diduga ada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Jadi harus ada pengawasan," tambahnya.
 
FSGI berharap siswa maupun guru tak ragu melaporkan manakala terdapat temuan pemakasaan penggunaan provider di masa penyaluran subsidi kuota. Jangan sampai ada kepentingan bisnis di dalam subsidi yang menggunakan anggaran negara hingga Rp7,2 triliun.
 
"Siswa bisa melapor, orang tua juga bisa melapor dan mengawasi ini. Supaya jangan sampai ada pemanfaatan di sini untuk bisnis, penyalahgunaan kewenangan tadi," ungkapnya.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif